Paksa Laporan DD, Pendamping Desa Kecam Tenaga Ahli

Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Iman Taufik (dok. KM)
Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Iman Taufik (dok. KM)

BOGOR (KM) – Puluhan Pendamping Desa (PD) Kabupaten Bogor mendesak kepada Satuan Kerja (Satker) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jawa Barat untuk mengingatkan kepada Tenaga Ahli (TA) agar tidak mengarahkan mereka untuk memaksa para Kepala Desa menyerahkan Laporan Dana Desa (DD) Tahun 2015.

Selain itu para PD meminta kepada Satker Jabar melalui BPMPD Kabupaten Bogor untuk segera memberikan  pembekalan melalui Bimbingan Teknik, sebelum mereka melakukan pendampingan ke setiap Kecamatan dan Desa-Desa di Kabupaten Bogor.

Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Iman Taufik mengatakan arahan beberapa TA kepada PD untuk mengumpulkan laporan DD dari setiap Desa mendapatkan kecaman dari beberapa Kepala Desa.

“Keluhan dari beberapa PD kepada saya saat dipaksa oleh beberapa TA yang meminta laporan DD Tahun 2015 kepada para Kades mendapatkan kecaman dari para pemangku kebijakan di tingkat Desa. Ini bendampak dari sisi harmonisasi dengan para Kades dan bisa mengancam keselamatan mereka,” kata Kadir sapaan akrab Iman Taufik, Minggu 20/03/16.

Kadir menjelaskan saat penandatanganan kontrak pada tanggal 7 Maret 2016 lalu, Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Deni Ardiana mengarahkan para PD selama satu bulan ke depan hanya melakukan silahturahmi sekaligus melaporkan posisi tugas mereka kepada Camat dan Kades.

“Karena kami belum mendapatkan Bimtek, Kepala BPMPD mengarahkan kami sementara untuk melakukan silaturahmi kepada para pihak di wilayah kecamatan masing-masing,” kata Kadir kepada Kupas Merdeka.

Dia menambahkan, ada beberapa Camat dan Kades yang belum mengetahui keberadaan program Pendamping Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bahkan ada beberapa diantara mereka terkesan acuh dengan program tersebut.

Sementara itu ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Rahmatullah sangat menyayangkan masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini BPMPD terkait keberadaan PD.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor harus lebih pro aktif melakukan sosialisasi keberadaan para Pendamping Desa. Karena keberadaan mereka sangat membantu para Kades dalam melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa (APBDes),” kata Rahmatullah. (Farid)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*