Lurah Tanah Baru Ogah Tandatangani IPPT, Investor Tuding Birokrat Pemkot Bogor Persulit Izin Usaha

BOGOR (KM) – Perwakilan dari investor yang hendak membangun usahanya di Kota Bogor merasa kecewa dengan kinerja birokrat di Kota Bogor, tepatnya Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, lantaran perizinan untuk usahanya dipersulit.

“Program Walikota dan Wakil Walikota Bogor sekarang adalah Bogor Berlari. Tetapi bagaimana program tersebut bisa terlaksana bila tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) birokrat yang mumpuni, minimal mengerti standar operasional prosedur (SOP) di tiap kedinasannya dan di setiap tingkatannya?” ungkap pria bernama Gumilar itu kepada KM, Rabu 7/8.

“Ya saya sebagai yang dikuasakan oleh investor untuk membangun usahanya di wilayah RT 01 RW 04 dan RT 03 RW 03 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, sangat kecewa atas kinerja birokrat Kelurahan Tanah Baru. Sekarang kami mengajukan proses awal yaitu pembuatan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT), salah satu persyaratannya adalah adanya tandatangan tidak keberatan dari tetangga,” terang Gumilar.

Kata Gumilar, langkah itu sudah ditempuh pihaknya dan para tetanggapun tidak keberatan sehingga bersedia membubuhkan tandatangannya pada form yang tersedia, serta memberikan fotokopi KTP nya.

“Tapi disayangkan saat meminta tandatangan ke Lurah, pihak Kelurahan Tanah Baru tidak bersedia memberikan tandatangannya dengan alasan ada pihak sekolah, yaitu Sekolah Alam yang terletak di belakang tempat usaha yang saya ajukan IPPT nya, dan juga ada penolakan dari salah satu perumahan yang notabene jauh dari lokasi tempat usaha kami,” bebernya.

“Pertanyaannya, kenapa pihak Kelurahan tidak mau memberikan tandatangannya, karena alasan adanya penolakan dari pihak Sekolah Alam dan perumahan yang jauh dari lokasi tempat usaha kami,” lanjutnya.

Menurut Gumilar, seharusnya Lurah memberikan tandatangannya lantaran pihak investor sudah memenuhi syarat yang diperlukan, yaitu tandatangan dari tetangga.

“Ya jelas persyaratan IPPT tertulis salah satu persyaratannya adalah tandatangan tidak keberatan dari tetangga sekitar dan foto copy KTP nya. Dalam Perwali dan Perda yang berkaitan tentang perizinanpun mengatakan, sama persis demikian dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh DTMTSP Kota Bogor, yaitu tandatangan tidak keberatan dari tetangga,” tegas Gumilar.

“Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata tetangga tersebut jelas diterangkan bahwa arti tetangga adalah, orang (rumah) yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah, orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) berdekatan.”

Menurutnya, pihak sekolah alam tidak termasuk tetangga.

“Jadi jelas menurut kami arti tetangga itu seperti apa yang tertulis diatas yang diambil dari kamus besar bahasa Indonesia dan tidak ada kata sekolah,” ketusnya.

“Intinya jika pihak Kelurahan tidak memberikan tandatangannya dengan alasan ada penolakan dari pihak Sekolah Alam dan perumahan, berarti pihak Kelurahan tidak mengindahkan isi dari Perda dan Perwali yang merupakan salah satu peraturan yang harus di indahkan dan dipatuhi oleh masyarakat Kota Bogor, apalagi para birokratnya,” pungkas Gumilar.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, KM belum berhasil mendapat tanggapan dari pihak Kelurahan Tanah Baru

Reporter: ddy
Editor: HJA