Kuasa Hukum Warga Cimande Hilir Tegaskan Uji Petik Pencemaran Lingkungan PT. TFJ Tidak Sesuai Kesepakatan

Pabrik PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) di Caringin, Kabupaten Bogor (stock)
Pabrik PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) di Caringin, Kabupaten Bogor (stock)

BOGOR (KM) – Polemik dugaan pencemeran lingkungan hidup oleh PT. Tirta Fresindo Jaya (PT. TFJ) di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor terus bergulir. Setelah bantahan oleh pihak TFJ, kuasa hukum warga setempat kembali menegaskan bahwa uji petik terhadap tingkat getaran, kebisingan, kualitas udara dan kualitas air tidak dilakukan sesuai kesepakatan yang ditandatangani semua pihak.

“Dalam prakteknya keluar dari kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh pihak, sebagaimana berita acara yang terlegitimasi tertanggal 4 Juli 2019 di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor,” ungkap anggota Tim Kuasa Hukum Warga Kantor Hukum Sembilan Bintang D. Aditya kepada KM, Rabu 10/7.

“Dalam notulen pertemuan atau berita acara menyatakan bahwa pengambilan contoh tingkat getaran, kebisingan, kualitas udara dan kualitas air dilakukan di rumah warga sekitar. Namun faktanya setelah warga sekitar dan tim dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner menunggu sejak pagi, tidak ada aktivitas pengujian yang telah disepakati, yang ada hanya kehadiran DLH Kabupaten Bogor saja,” terang Aditya.

“Adapun PT. Tirta Fresindo Jaya Desa Cimande Hilir, dan PT. Tirta Fresindo Jaya Desa Ciherang serta PT. SYS (penguji lab), malah mengundang warga sekitar dan tim dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner untuk datang ke dalam area perusahaan guna menyaksikan proses produksi,” tambah Aditya.

Aditya menuturkan, hal itu tidak pernah tertuang di dalam berita acara yang dibuat pada tanggal 4 Juli 2019. “Sederhana saja bagi warga sekitar, yaitu melaksanakan apa yang telah disepakati, tidak perlu melakukan upaya-upaya yang keluar dari apa yang disepakati,” katanya.

“Terkait dengan optimal atau tidaknya mesin produksi, dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh warga, pihak perusahaan tidak usah berbicara teknis tentang mesin dan lain-lain, karena warga sekitar yang setiap hari hidup dengan asap dan air yang keruh hasil produksi perusahaan, sudah mengetahui betul intensitasnya, bukannya malah by design,” tuturnya.

Lebih lanjut Aditya mengatakan, bukanlah suatu alasan ketika pihak perusahaan berkilah bahwa warga dan Kuasa Hukumnya tidak hadir, karena yang disepakati tempatnya adalah rumah warga sekitar. “Ini merupakan bentuk kekhawatiran perusahaan akan proses pengujian tingkat getaran, kebisingan, kualitas udara dan kualitas air tersebut,” tegasnya.

“Jika seperti ini seharusnya instansi terkait, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat, memberikan rekomendasi pemberhentian produksi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengujian ini,” lanjutnya.

“Karena selalu ada upaya pengunduran pengujian oleh pihak perusahaan sedangkan warga sekitar tetap hidup dengan dampak negatif perusahaan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora dan Vitazon grup) melalui IRGA Manager Wahtoto menyatakan Kuasa Hukum warga memutarbalikkan sebagian fakta.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*