Ratusan Pedagang Pasar Kemiri Muka Serbu Gedung DPRD Depok

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok, Senin 16/4 (dok. KM)
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Depok, Senin 16/4 (dok. KM)

DEPOK (KM) – Rencana eksekusi lahan Pasar Kemiri Muka di Kota Depok menuai protes dari ratusan pedagang yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Depok, Senin 16/4. Mereka satu suara menuntut agar eksekusi lahan pasar oleh Pengadilan Negeri Depok dibatalkan.

Sebagaimana diinformasikan pada pemberitaan Kupas Merdeka sebelumnya, sengketa lahan Pasar Kemiri Muka yang seluas 2,6 hektar ini sudah berlangsung sejak tahun 1985 silam, yakni diawali dari direlokasinya para pedagang dari pasar lama yang berada di Jalan Dewi Sartika ke Pasar Kemiri Muka hingga saat ini.

Proses perjanjian serah terima lahan antara Pemkab Bogor dan pihak PT. Petamburan Jaya saat itulah yang belakangan menjadi polemik dan akhirnya berujung terjadinya sengketa atas lahan seluas 2,6 hektar tersebut.

Setelah PT Petamburan Jaya menang di PN Cibinong dalam gugatan kepemilikan tanah itu terhadap Pemerintah Kota Depok, PN Cibinong mendelegasikan kepada PN Depok untuk melakukan eksekusi terhadap lahan Pasar Kemiri Muka tersebut, yang dijadwalkan pada 19 April 2018 mendatang.

Dalam aksi unjuk rasa yang berjalan tertib itu, pengunjuk rasa ditemui oleh ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo yang menyempatkan diri turut naik ke atas panggung tempat para pengunjuk rasa berorasi.

“Saya mengapresiasi dan mendukung pedagang pasar untuk mendapatkan haknya, dan saya minta unjuk rasa dilakukan dengan tertib,” ujar Hendrik.

Dalam rilis pers yang diterima oleh KM dari “Pedagang Pasar Kemiri Muka Depok”, para pedagang mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Depok baik sipil maupun militer, Ormas, OKP, LSM untuk “turut mempertahankan Pasar Kemiri Muka” karena menganggap tanah berikut bangunan yang berada diatasnya adalah milik negara.

Di poin tuntutan lain juga dijelaskan bahwa para pedagang telah melakukan perlawanan pihak ketiga dan sudah teregistrasi di PN Depok dengan nomor registrasi tertanggal 11 April 2018, dan para pedagang meminta untuk para pihak menunggu proses hukum yang sedang berjalan hingga menghasilkan keputusan hukum tetap.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*