Fadli Zon: Penolakan Uji Materi Presidential Threshold oleh MK Tidak Masuk Akal

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Senin 27/11/2017 (dok. KM)
Wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Senin 27/11/2017 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Penolakan uji materi UU 222 Pemilu tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden yang di ajukan beberapa parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat tanggapan dari wakil ketua DPR Fadli Zon.

Menurut Fadli, keputusan MK merupakan keputusan yang “bukan rasional”.

“Tadi saya sampaikan karena Presidential Threshold yang digunakan ini adalah batas ambang dari sebuah siklus politik yang sudah selesai pada lima tahun yang lalu,” ucap Fadli, Kamis 11/1, Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta.

“Siklus politik kita setiap lima tahunan, bagaimana satu konfigurasi dari siklus politik yang lalu dipakai untuk yang sekarang? Jadi sebenarnya ini tidak masuk akal, kecuali untuk yang akan datang. Tetapi, karena ini keputusan Mahkamah Konstitusi, kita tidak bisa men-challenge ya,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

“Partai Gerindra akan siap dengan apa yang sudah menjadi keputusan dengan 20 persen ini walaupun tidak masuk akal,” tegasnya.

Menurutnya, peraturan tersebut memberikan suatu pembatasan kepada hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. “Jadi untuk dipilih itu harusnya nol persen, kan yang sudah menjadi pembatasannya itu adalah partai politik,” katanya.

Fadli menilai ini sebenarnya malah mempersulit, “karena Parpol untuk duduk dan mendapatkan threshold saja susah.”

Terkait koalisi antar parpol, Fadli melihat akan semakin sedikit pasangan yang bisa dibangun dengan koalisi-koalisi yang ada.

“Saya kira paling tidak maksimum 3 pasangan, tapi dugaan saya akan mengerucut pada 2 kandidat lagi,” tandas Fadli.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*