Fadli Zon: “BPJS tidak Adil pada Masyarakat”

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Senin 27/11/2017 (dok. KM)
Wakil ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta, Senin 27/11/2017 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Jaminan kesehatan sangat penting bagi masyarakat, dan sudah menjadi tanggung jawab Negara dalam mengelola kesehatan bagi rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun jaminan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan segelintir masyarakat. Belum lama ini terungkap bahwa ada 8 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, “harusnya BPJS mempertimbangkan itu, karena tujuan BPJS itu dimaksudkan agar pasien mendapatkan akses kesehatan dan kalau kita lihat kesehatan itu tidak bisa dong mau enaknya saja, maunya dibiayai penyakit-penyakit yang enteng, kayak pilek dan flu tapi juga harus penyakit yang menjadi kenyataan di tengah masyarakat,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 27/11.

“BPJS ini jangan semakin liberal, dan saya kira banyak masukan dari masyarakat kecenderungan dengan alasan yang teknis administratif atau prosedural, kemudian masyarakat tidak mendapat haknya untuk mendapat pelayanan kesehatan, padahal sudah dibayar melalui BPJS,” ucap Fadli.

“BPJS tidak boleh memberatkan karena itu saya kira rencana untuk menghapus 8 penyakit yang dianggap berat ini ya itu sebuah hal yang tidak adil bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, BPJS telah bertindak seperti korporasi atau asuransi korporasi. “Mendingan rakyat Indonesia nggak usah pakai BPJS, pakai saja asuransi biasa swasta atau mana kek asuransi bumi, kan juga ada ketimbang BPJS,” pungkasnya.

Fadli menilai bahwa wacana penghapusan tanggungan bagi 8 penyakit ini oleh BPJS Kesehatan “ada modus” untuk mendapat pemasukan keuangan negara karena BPJS tidak mencapai target.

“Mungkin pendapatan negara semakin sulit, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan dan menghemat, tetapi tidak boleh mengorbankan apa yang menjadi hak masyarakat,” ujar Fadli.

“Seharusnya itu bagian dari pelayanan kompensasi masyarakat, karena bayar pajak ya ada pelayanan, jangan semuanya dibebankan, semuanya dipajakin dan ini tentu akan memperlemah daya beli masyarakat dengan keadaan ekonomi seperti sekarang,” tandas politisi Gerindra itu.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Dirut BPJS Fahmi Idris mengungkap bahwa sejumlah penyakit berat tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. “Ini harus diketahui oleh masyarakat agar jangan kaget,” katanya.

Penyakit yang tidak akan dibiayai sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan termasuk kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hepatitis, leukimia dan hemofilia, yang masing-masingnya membebani anggaran BPJS sebesar Rp2,35 triliun, Rp2,592 triliun, Rp1,288 triliun, Rp485,193 miliar, Rp232, 958 miliar, Rp183,295 miliar dan Rp119,64 miliar.

“Jika ditotal, biaya perawatan yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk perawatan penyakit tersebut mencapai Rp14,692 triliun atau 21,84% dari total seluruh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan pada 2016 kemarin,” kata Fahmi.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*