Fadli Zon: Di Era Jokowi,  Demokrasi Alami Kemunduran

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (dok. KM)
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, 3 tahun pemerintahan Jokowi tidak menunjukan perubahan terhadap masyarakat dan banyak anggaran diarahkan pada infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect atau trickle down effect. Industri pun lemah dalam penyerapan tenaga kerja. “Yang ada justru industri yang menopang infrastruktur [seperti] semen, logam dan sebagainya malah menurun,” ujar Fadli dalam acara diskusi 3 tahun pemerintahan Jokowi, Jumat 20/10, di ruang Press Room Gedung Nusantara 3,Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Lapangan pekerjaan semakin sulit, itulah hal-hal yang langsung dirasakan oleh  masyarakat di lapisan bawah, ekonomi kita tidak bertumbuh sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan, 7%, hanya diangka 5%, 5,1 paling tinggi,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.

“Jadi pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kemajuan pun tidak sesaui dengan yang diharapkan. Oleh karena itu menurut saya masih banyak hal yang perlu diperbarui,” tandas Fadli.

Fadli menambahkan, di bidang politik,  “indeks demokrasi Indonesia menurun terus… Karena semakin banyak represi terhadap kelompok-kelompok kritik, aktivis, ulama, belum lagi Perppu Ormas dan sebagainya.”

“Demokrasi pun mengalami kemunduran, ini yang kita lihat dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi, dan kita melihat bahwa Presiden Jokowi ini one man show, dia berlaku sebagai Presiden, kadang jadi Gubernur, kadang jadi Bupati, sampai kadang-kadang jadi ketua RT bagi-bagi kaos ya, bagi-bagi sepeda dan sebagainya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang Presiden,” sambungnya.

“Ini kan sangat disayangkan, tidak menjadi satu upaya kolektif untuk membangun, terutama mengoptimalisasikan peran dari para menteri, birokrasi yang begitu besar, jadi seolah-olah bekerja sendirian… Bahkan Wapres tidak kelihatan untuk diajak bekerja, dan Wapres tidak tahu pekerjaannya, kadang tidak tahu apa yang terjadi, ini yang saya lihat,” ucap waketum Gerindra itu.

Ia pun menduga bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi lebih berorientasi politik daripada kesejahteraan rakyat. “Ini kan sudah masuk tahun politik, untuk 2 tahun kedepan kita khawatir bahwa orientasi Presiden yang masih punya ambisi ingin maju lagi dalam Pilpres 2019, saya lihat ini lebih kepada orinetasi politik ketimbang untuk menyelesaikan program-program untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

Lebih jauh, lanjut Fadli, ia melihat dari sisi hukum ada “banyak sekali kemunduran.”

“Hukum dijadikan alat kepentingan politik, alat kepentingan kekuasaan, selain itu, banyak sekali masyarakat yang kritis dikriminalisasi, dituduh makar, dipenjarakan, difitnah, kemudian juga penegakan hukum jauh dari rasa keadilan masyarakat, kalau yang pro kepada pemerintah itu tidak langsung ditindak lanjuti, tapi kalau yang kritis langsung ditangkap. Seperti yang terjadi kepada saudara Jonru,” terangnya.

“Ini menurut saya merugikan pemerintah Jokowi sendiri karena dianggap suatu pemerintahan represif dan otoriter,” tandasnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*