Dukung Nobar Film G30S/PKI, Fadli Zon: “Film itu Sangat-sangat Mendekati Kebenaran”

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (stock)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (stock)

JAKARTA (KM) – Polemik pemutaran film G30S/PKI menjadi kontroversial di kalangan sebagian masyarakat Indonesia, dan dianggap membuka kembali luka lama, baik terkait PKI maupun terkait rezim Orde Baru.

Terkait surat instruksi Panglima TNI untuk melakukan “nobar” film G30S/PKI, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa dirinya mendukung perintah tersebut. “Saya termasuk yang setuju, karena ini termasuk film sejarah yang paling bagus dalam perfilman Indonesia, digarap oleh Arifin C. Noor sebagai sutradara, dan saya sebagai orang yang mempelajari bagaimana pemberontakan komunisme di Indonesia baik pada tahun 1948 maupun tahun 1965, itu sangat-sangat mendekati kejadian faktualnya,” ucap Fadli.

“Perlu dicatat ini bukan film dokumenter, tetapi film yang berdasarkan kisah yang nyata jadi ini memang perlu diputar supaya orang tidak lupa pada sejarahnya,” ucap politisi Gerindra itu.

Fadli meyakini, kalau pun ada yang mempertanyakan kebenaran film tersebut, itu masih “hal-hal yang minor”.

“Misalnya yang didebatkan itu tidak ada penyiksaan. Kan jelas-jelas membunuh, itu menyiksa. Atau Aidit katanya tidak merokok tapi di situ merokok. Aidit faktualnya itu memang merokok. Jadi menurut saya pemutaran film G30S/PKI ini adalah hal yang benar supaya kita tidak lupa pada sejarah,” ujar Fadli.

“Jadi kalau Panglima memberi instruksi adalah hal yang wajar karena yang dibunuh kan para jenderal jadi terkait langsung dengan tentara karena korbannya adalah 7 jenderal. Jadi ini bukan politik justru panglima berupaya untuk mendudukkan sejarah,” sambungnya.

Saat ditanya kupasmerdeka.com terkait upaya politik di balik isu ini, Fadli mengatakan bahwa kemungkinan tersebut memang ada. “Ini kan selalu ada upaya mengganti narasi sisi sejarah kita, seolah-olah PKI itu korban, playing victim gitu loh. Padahal itu tidak bisa dilepaskan konteks dari kejadian-kejadian sebelumnya, bahkan dari peristiwa pemberontakan 1948,” kata dia, Jumat 22/9 di Jakarta.

“Nah ini yang menjadi masalah di Indonesia adalah yang ingin mengubah sejarah bahwa PKI tidak kudeta. Jelas sekali PKI itu kudeta dan revolusi itu adalah rukun Komunisme dan ini terjadi di Rusia, China terjadi di Kamboja termasuk Kuba dan negara yang terjadi revolusi,” ucapnya.

“Jadi kalau mempelajari Komunisme, pasti tahu bahwa pemberontakan adalah kewajiban Komunisme,” tegas Fadli sebelum menuju ruangannya, di kompleks DPR RI Senayan Jakarta.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*