DPR Pertanyakan Kinerja dan Pengawasan BPJS Kesehatan

Dirut BPJS Kesehatan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 7/2 (dok. KM)
Dirut BPJS Kesehatan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Selasa 7/2 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Persoalan tentang pelayanan BPJS Kesehatan, yang sebagian menguntungkan masyarakat, namun di sisi lain ada juga yang meresahkan, terutama mengenai pelayanan yang sangat minim dirasakan sejumlah masyarakat, diangkat oleh Komisi 9 DPR-RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Selasa 7/2.

RDP dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, membahas kinerja dan pengawasan BPJS Kesehatan yang selama ini banyak di keluhkan masyarakat, terutama dari segi pelayanan rumah sakit, klinik dan Puskesmas.

Anggota Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar Dapil Sumbar John Kennedy Azis, menyoroti mengenai iuran BPJS kesehatan yang diberlakukan untuk seluruh keluarga. Ia menyampaikan bahwa iuran ini, ketika salah satu dari keluarga tidak membayar maka semuanya ikut macet atau tidak bisa mendapatkan faskes sebelum dibayarkan.

Lebih jauh John menjelaskan, “Data yang saya miliki, di daerah Siak, provinsi Riau, disitu masyarakatnya berlomba untuk tidak ikut dalam program BPJS kesehatan itu, karena mereka menilai tidak ada dampak positifnya ikut dalam program BPJS kesehatan tersebut,” ujarnya.

Sementara politisi PPP yang juga model dan bintang iklan Okky Asokawati menyoroti banyaknya rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan daripada rumah sakit pemerintah. “Kok bisa seperti ini? Ini kan tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada,” ujar Okky.

Lebih lanjut Okky juga menyoroti tentang penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). “Apakah KBK ini bisa menyelaraskan antara Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas dengan pelayanan yang lebih baik? Sejauh ini bagaimana penerapannya? Seingat saya, ada 3 indikator, dan kenapa tidak dimasukkan saja tentang kepuasan pasien, karena menurut hemat saya kepuasan pasien itu sangat penting, yang berbasis pelayanan ini, kalau Puskesmas belum menerima kapitasinya, apakah KBK itu bisa disamakan? Rasanya tidak fair kalau KBK ini di samakan dengan Puskesmas-puskesmas ini yang peralatannya belum cukup, di tempat-tempat terpencil, dokternya pun belum memadai,” ujar Okky.

Advertisement

Lebih jauh Okky menyoroti terkait mengenai defisit dan pengawasan terhadap BPJS Kesehatan. “Bagaimana pengembangannya? Dan mengenai Dewan Pengawas (Dewas), saya merasa selama ini Dewas belum memberikan informasi kepada publik terkait apa yang sudah dilakukan oleh Dewas terkait pengawasannya kepada BPJS Kesehatan, saya rasa ini sangat perlu karna Dewas ini wakil publik, dan dipilih oleh publik melalui DPR, oleh karena itu Dewas harus memperlihatkan kinerjanya terkait pelayanan, iuran maupun investasinya,” ujar Okky.

Hampir semua anggota Komisi 9 DPR menyoroti kinerja BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan sejumlah anggota Komisi 9, Dirut BPJS Kesehatan dan Dewas beserta jajaran memaparkan, “terkait pelayanan dan pengawasan di rumah sakit swasta, klinik, dan Puskesmas, untuk rumah sakit swasta, memang banyak di daerah-daerah yang belum memenuhi standar pelayanan, terutama tanggung jawab Pemerintah daerah juga untuk lebih bekerjasama untuk sinkronisasi agar dapat bersama-sama kita laksanakan,”  kata Dirut BPJS Kesehatan.

“Terimakasih atas masukan dan pandangan ketua dan seluruh anggota dewan Komisi 9, agar bisa menjadi masukan bagi kami, untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan kepada seluruh masyarakat,” tutup Ketua Dewas BPJS kesehatan, Chairul Radjab Nasution. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: