Advokat: Ancaman Hukuman Ahok Sangat Berat

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (dok. Liputan6)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (dok. Liputan6)

JAKARTA (KM) – Pengadilan kasus penistaan agama oleh Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah melewati sidang ke-9 nya yang digelar kemarin 7/2. Menurut anggota Tim Pengacara Muslim, Sukpandiar, ancaman hukuman terhadap Ahok cukup berat.

Di satu sisi, Sukpandiar melihat bahwa Ahok tidak ditahan karena ancaman pidana tidak mencapai lima tahun. “Pasal 21 ayat 4 KUHAP yang antara lain menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,” terangnya.

Namun di sisilainnya, Advokat Sukpandiar mengatakan tuduhan baru yang dialamatkan atas Ahok, yakni tentang klaim nya di pengadilan bahwa pihaknya memiliki bukti percakapan antara Ketua Umum MUI dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kalau tidakdapat dibuktikan, dapat disebut sebagai keterangan palsu dan pencemaran nama baik.

“UU Telekomunikasi, ancaman 15 tahun penjara. UU ITE dan KUHP pasal pencemaran nama baik. Bisa juga Keterangan Palsu,” katanya.

“Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya ayat 1 dan 2 tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu. Ayat 1: Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,” sambungnya.

Advertisement

“Yang membuat hukumannya akan lebih berat lagi, karena diucapkan di depan Majelis Hakim dan Publik,” jelas Praktisi Hukum Tim Pengacara Muslim itu.

Kasus yang menjerat Ahok menimbulkan keresahan di masyarakat bukan hanya dari kasusnya sendiri, tapi dari banyaknya kepentingan dan potensi konflik di dalam tubuh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu praktisi pendidikan di Kota Depok, AZ, yang mencerminkan pandangan sebagian masyarakat umum. “Jika Al Quran telah melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, saya sangat sependapat, dan ini jawaban dari keimanan. Namun [kalau ungkapannya] dikategorikan sebagai penistaan agama, hal ini harus betul-betul di kaji oleh orang yang ahli dan berkompeten. Yang terpenting para ahli itu benar-benar independen dan tidak memihak,” ujarnya kepada KM.

Ia juga mengatakan bahwa situasi masyarakat kini sedang menghadapai “buah simalakama” karena banyaknya kepentingan politik yang bermain dalam polemik Ahok ini.

“Seandainya Ahok dibebaskan, sepertinya umat Islam tidak bisa menerima. Bila Ahok ditangkap, ditahan, pendukung Ahok itu pasti juga tidak bisa menerimanya, jadi situasi di masyarakat  sekarang ini seperti buah simalakama, karena yang namanya politik banyak kepentingan didalamnya,” pungkas AZ. (Gie-Lie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: