Peranan dan Potensi Pajak Air Tanah di Kabupaten Bogor

Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)
Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pajak Daerah merupakan salah Satu komponen pendapatan asli Daerah(PAD)yang sangat penting.Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saat ini mengelola 10 (Sepuluh) jenis dari 11 (sebelas)jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,sesuai undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hanya pajak sarang burung walet yang tidak dipungut,mengingat potensi nya yang kurang memadai. Tahun 2016 target PAD Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp 2.006.043.600.000,- (dua triliyun enam milyar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah),atau sebesar 34,6% (tiga puluh empat koma enam persen) dari total target pendapatan daerah kabupaten bogor sebesar Rp 5.795.154.176.000,- (lima triliyun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar seratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sebagian besar target PAD diperoleh dari pajak daerah.

Tahun ini target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 1.303.757.881.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau sekitar 65% dari total PAD. Inilah sebabnya mengapa pemungutan pajak daerah menjadi sangat penting bagi pemerintahan daerah kabupaten Bogor.

Hal ini merupakan tugas yang cukup berat bagi dinas pendapatan daerah kabupaten bogor selaku SKPD yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan upaya upaya yang mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah agar target yang cukup besar itu dapat tercapai.

Salah satu potensi penting yang perlu dikembangkan adalah pajak air tanah,mengingat penerimaan dari sektor pajak ini masih belum optimal,jika dibandingkan dengan maraknya perusahaan air mineral yang bertumbuhan dengan pesat di wilayah kabupaten bogor saat ini,disamping kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha yang cukup besar.

Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah tentu saja harus dikendalikan,mengingat setiap kegiatan pengambilan air tanah berpotensi untuk merusak lingkungan disekitarnya dan air merupakan sumber kehidupan manusia yang tidak terbarukan.salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan pembebanan pajak kepada siapa saja yang melakukan pengambilan maupun pemanfaatan air tanah.

Undang-undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah menentukan bahwa pajak atas air tanah maupun air permukaan merupakan kewenangan daerah.pajak air permukaan menjadi kewenangan daerah provinsi, sedangkan pajak air tanah menjadi kewengan daerah kabupaten/kota,sesuai dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten /kota, bahwa urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya  hanya ada dalam daerah kabupaten/kota yang menjadi urusan daerah yang bersangkutan, dengan demikian, pada dasarnya, pemungutan pajak air tanah disamping bertujuan untuk menambah penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak air tanah.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.yang menjadi objek air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Advertisement

Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.dengan demikian tidak hanya orang pribadi atau badan hukum yang mengambil air tanah.namun undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan memanfaatkan air tanah.tidak ada ketentuan yang pasti tentang sejauh mana pemanfaatan air tanah yang di dapat dikenakan pajak air tanah.ini merupakan satu kendala tersendiri,hingga sampai saat ini pengenaan pajak air tanah terhadap para pemanfaat air ini belum optimal.

Pemungutan pajak air tanah di wilayah kabupaten bogor,di atur dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pajak daerah.sebelum ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016,pemungutan pajak air tanah di atur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2010 tentang pajak air tanah,pajak air tanah termasuk jenis pajak yang di pungut berdasarkan penetapan kepala daerah(official assesment),ditetapkan dengan menerbitkan surat keterangan pajak daerah(SKPD)sesuai aturan peraturan pemerintah RI nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang di pungut  berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Konsekwensinya, pemerintah daerah kabuten bogor dalam hal ini dinas pendapatan derah yang bertugas mengelola pendapatan daerah harus aktif dan proaktif melakukan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak air tanah,dan juga melakukan kordinasi yang intensif dengan instansi terkait.

Daerah kabupaten bogor memiliki potensi air tanah yang cukup baik.namun penerimaan pajak dari sektor ini masih belum signifikan.tahun ini pajak air tanah ditetapkan sebesar Rp 46.480.422.000,-(empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)atau hanya 3,6 % dari total target pajak daerah.

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi dalam pemungutan pajak air tanah antara lain keterbatasan komunikasi antara petugas dengan wajib pajak dalam pendataan dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, alat meteran yang digunakan wajib pajak rusak sehingga tidak dapat mencatat atau melihat pemakaian air tanah, Untuk mengatasi kendala kendala itu, dinas pendapatan daerah telah melaksanakan pemasangan QR code atau barcode dengan tujuann kemudahan dalam pendataan dan pemantauan.

Dinas pendapatan daerah kabupaten bogor akan terus melakukan terobosan terobosan atau bekerja keraa dalam hal melakukan pemungutan pajak air tanah,agar hasil pemungutan pajak air tanah tersebut dapat terserap secara maksimal.(Adv/Dispenda)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*