Walikota Bogor Akui Surat Edaran Larangan Asyura tidak Berlaku Lagi, YSK Harapkan Berakhir Damai

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso saat memberi keterangan kepada Wartawan di Pengadilan Negeri Bogor Selasa 19/1 (dok. KM)
Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso saat memberi keterangan kepada Wartawan di Pengadilan Negeri Bogor Selasa 19/1/2016 (dok. KM)

KOTA BOGOR (KM) – Sidang gugatan atas Surat Edaran Himbauan Larangan Perayaan Asyura yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor Bima Arya berlanjut pada Selasa siang tadi (19/1) di Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan, Kota Bogor. Pada dua persidangan sebelumnya, sidang ditunda baik karena kekurangan administrasi atau kekurangan dalam kehadiran pihak-pihak tergugat. Sidang pada siang tadi pun ditutup dengan penundaan lagi karena pihak Tergugat 1 yaitu Presiden Republik Indonesia atau kuasa hukumnya tidak menghadiri, walaupun semua pihak tergugat lainnya menghadiri.  Pada saat yang sama Pihak Yayasan Satu Keadilan (YSK) yang diwakili oleh ketua YSK Sugeng Teguh Santoso mengajukan agar proses perkara ini dapat dilanjutkan dengan proses mediasi di luar ruang persidangan.

Adapun 3 nama mediator untuk memimpin mediasi antara pihaknya dengan pihak-pihak tergugat yang ia sebut telah bersedia adalah Pengacara dan aktivis HAM Todung Mulya Lubis, Ketua KOMNAS HAM Nur Kholis dan Notaris dan aktivis HAM Leni Indrawati.

“Tapi semua kembali kepada tergugat dan turut tergugat, mereka juga punya hak. Yang saya berharap, kasus ini bisa dimediasi dengan damai. Karena mediator ini punya keahlian tentang Hak Asasi Manusia, bisa diberi wawasan kepada tergugat, sehingga Surat Edaran tersebut bisa dicabut,” papar Sugeng saat ditemui wartawan di Pengadilan Kota Bogor, Selasa 19/1.

“Kita tidak perlu melanjutkan perkara ini dengan proses pembuktian. Karena pak Walikota sebagai tergugat sudah terbuka di media massa menyatakan bahwa Surat Edaran tersebut hanya berlaku waktu diterbitkan dan saat ini sudah tidak berlaku,” lanjutnya.

Ia juga menuturkan bahwa andaikata niat Walikota Bogor memang seperti itu, seperti yang tertuang dalam jawaban surat somasi Walikota Bogor Bima Arya yang mengatakan bahwa Surat Edaran tersebut sudah tidak berlaku, maka perkara yang sedang berjalan ini bisa berakhir dengan damai di luar ruang persidangan melalui proses mediasi, asalkan semua pihak turut tergugat lainnya juga mendukung keputusan tersebut.

“Saya pikir MUSPIDA juga akan mendukung, karena MUSPIDA tentunya berjalan di atas konstitusi. Saya berharap Kejaksaan, pak Dandim dan pak Kapolres bisa mendukung. Kalau misalnya ini bisa selesai maka kita akan cabut gugatannya,” jelas Sugeng.

Selain itu, Sugeng menyayangkan Turut Tergugat 1 yang hingga kini belum menghadiri persidangan, yaitu Presiden Republik Indonesia atau kuasa hukumnya, karena ia menganggap masalah yang sedang diangkat ini, yaitu perihal kebebasan beragama bagi kelompok minoritas, penting untuk diperhatikan untuk melindungi keberagaman yang menjadi pondasi berdirinya negara Indonesia.

“Kalau Presiden hadir dan memberikan arahan kepada Walikota dan Muspida untuk mencabut Surat Edaran ini kan baik sekali. Presiden saya harapkan hadir,” tutupnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya mengeluarkan Surat Edaran No. 300/1321-Kesbangpol yang berisi himbauan larangan perayaan Asyura pada Kamis 22/10/2015 malam. Tindakan kontroversial tersebut mengundang reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap keputusan tersebut merupakan diskriminasi terhadap minoritas. Surat tersebut berbuntut gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Satu Keadilan yang pada saat ini masih bergulir. (HJA/Maula)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*