Kritisi Nepotisme dan Kolusi di Pandeglang, Mahasiswa dan Ormas Unjuk Rasa

Unjuk rasa dari gabungan ormas di depan kantor Bupati Pandeglang pada Senin 18/1 (dok. KM)
Unjuk rasa dari gabungan ormas di depan kantor Bupati Pandeglang pada Senin 18/1 (dok. KM)

PANDEGLANG (KM) – Aliansi mahasiswa dan ormas yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, PK Anshor Cikedal, DPP GPS Banten, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pandeglang, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang yang baru saja terpilih dalam Pemilu serentak 2015 lalu, Senin (18/1)

Aksi yang dilakukan oleh puluhan aktivis mahasiswa dan ormas itu bukan tanpa alasan apapun, melihat ketidaksesuaian dari beberapa orang PNS yang dinaikkan pangkatnya yang dianggap belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku namun tetap dinaikkan dan dilantik dengan dalih promosi kebutuhan organisasi. Tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Kabupaten Pandeglang ini diduga sarat kepentingan politik.

Bung Dean Bayu Pradana selaku coordinator lapangan aksi mengatakan: “proses penyaringan, pertimbangan,yang dilakukan BAPERJAKAT tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Apa parameter yang digunakan BAPERJAKAT hingga dengan mudah menaikkan pangkat jabatan seseorang PNS di kabupaten?” paparnya.

Advertisement

Dalam pengangkatan jabatan PNS di Kab. Pandeglang ini diduga karena kedekatan emosional, kekerabatan, atau boleh jadi upeti yang besar dari para PNS yang ingin naik pangkat serta jabatan pada kepala daerah dan BAPERJAKAT. Massa aksi kali ini menuntut Bupati Erwan Kurtubi harus bertanggungjawab atas hal ini, karena diduga bahwa telah terjadi nepotisme dan kolusi dalam setiap rotasi mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Pandeglang. Maka secara tidak langsung, orang nomor 1 di Pandeglang telah merenggut hak PNS lain yang lebih layak di promosikan ketimbang orang-orang yang dianggap dekat dengan Bupati demi pangkat dan jabatan.

Diantara beberapa tuntutan yang dilontarkan dalam aksi tersebut, massa juga menuntut DPRD segera buat PANSUS perihal birokrasi untuk mengawasi lembaga eksekutif, bukan malah berafiliasi dengan birokrat yang malah mengarah kepada tindakan-tindakan yang negatif. (Rizal Kurniawan)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*