Politisi PDIP Minta Kejari Cibinong Usut Tuntas Dugaan Suap di Disdik Kabupaten Bogor

H. Slamet Mulyadi, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan. (dok. KM)
H. Slamet Mulyadi, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan. (dok. KM)

BOGOR (KM) – Polemik dalam permasalahan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang disinyalir dilakukan oleh 40 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam periodesasi Kepala Sekolah beberapa  waktu lalu kian memanas. Hal itu terus menuai kritikan pedas dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari PDI Perjuangan H. Slamet Mulyadi yang mengatakan dirinya meminta kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong maupun Inspektorat terus dapat mengusut dugaan Pungli tersebut hingga tuntas.

“Karena ini sudah menyangkut dunia pendidikan kang, intinya yang sudah berbau gratifikasi atau KKN, Kejari harus terus usut sampai ke akar-akarnya sampai ketemu siapa dalang dalam permasalan tersebut,” kata politisi PDI Perjuangan itu kepada Kupas Merdeka, Selasa (19/1/16).
Ia menegaskan, beberapa hari lalu juga diketahui bahwa pihak Kejari Cibinong sudah memanggil Kepala Disdik untuk meminta nama-nama guru yang telah dilantik menjadi Kepsek. Namun dirinya menghimbau, agar pihak Kejari Cibinong dalam mengusut tuntas polemik ini jangan hanya sebatas pemanggilan saja, bila perlu tetapkan siapa dalang dibalik Pungli kepada 302 guru yang telah dilantik itu.

“Iya saya tahu informasi kalau Kejari Cibinong telah memanggil Kadisdik mendapat kabar dari media cetak lokal di Bogor. Makanya, sekarang saya harap pihak Kejari Cibinong bisa bekerja secara maksimal dalam membongkar gratifikasi berjamaah itu, jadi jangan setengah-setengah lah menangani kasus tersebut. Tangkap dan adili para Kepala UPT Pendidikan yang benar-benar terbukti bersalah,” pintanya. (Sahrul)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*