Tergugat tidak Hadir, Sidang Gugatan SE Larangan Asyura Ditunda

Majelis Hakim pada sidang gugatan di pn bogor
Majelsi Hakin pada sidang gugatan YSK terhadap Walikota Bogor dan 6 institusi lainnya atas keluarnya Surat Edaran larangan Asyura yang dianggap melanggar konstitusi. (dok. KM)

KOTA BOGOR (KM) – Sidang perdana atas gugatan Yayasan Satu Keadilan (YSK) yang dipimpin oleh Sekjen PERADI Sugeng Teguh Santoso SH terhadap 7 institusi berkaitan dengan Surat Edaran Walikota Bogor Bima Arya yang melarang perayaan Asyura di kota Bogor dibuka pada Selasa (15/12) siang, namun sidang tersebut ditunda karena tidak dihadiri oleh beberapa pihak tergugat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Yayasan Satu Keadilan menggugat 7 institusi atas Perbuatan Melawan Hukum dengan keluarnya surat edaran tersebut yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Ketujuh institusi tersebut adalah: Walikota Bogor, Presiden Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Ketua MUI Kota Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kapolres Kota Bogor dan Dandim Kota Bogor.

Sidang perdana tersebut dihadiri oleh kuasa hukum dari 4 pihak tergugat, yaitu Walikota Bogor, Kajari Kota Bogor, Kapolres dan Dandim, namun tidak dihadiri oleh kuasa hukum dari 3 pihak tergugat lainnya yaitu Presiden RI, Mendagri dan MUI Kota Bogor. Diungkapkan juga bahwa kedua pihak tergugat dan penggugat masih belum melengkapi syarat administrasi. Menurut peraturan perundang-undangan, keperluan administrasi harus lengkap dan seluruh pihak tergugat harus hadir untuk melaksanakan sidang, maka hakim memutuskan agar sidang ditunda hingga Selasa, 12 Januari 2016.

Mendengar putusan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menunda persidangan hingga hari yang telah ditentukan. “Penggugat akan melengkapi administrasi dan mengikuti ketetapan Hakim,” tutur Sugeng di ruangan sidang.

Tuntutan YSK

Dalam gugatannya, YSK menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Walikota Bogor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dikeluarkannya Surat Edaran 300/1321-Kesbangpol tentang himbauan pelarangan Asyura. YSK juga menyatakan bahwa SE tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka atas perbuatan tersebut, YSK menuntut agar Walikota Bogor mencabut SE itu dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia melalui 8 media cetak nasional dan 4 media online nasional serta 10 media elektronik nasional selama 3 hari berturut-turut.

Advertisement

Sedangkan untuk Presiden RI dan Mendagri selaku turut tergugat, YSK menuntut agar memberikan pengarahan kepada Walikota Bogor agar mencabut SE Larangan Asyura dan bertindak sesuai UUD 1945 tentang kebebasan warganegara menjalankan keyakinan.

Untuk Ketua MUI Kota Bogor, YSK menuntut agar MUI mencabut rekomendasi yang menjadi dasar dikeluarkannya SE yang bermasalah tersebut, dan untuk unsur MUSPIDA lainnya agar mematuhi putusan Pengadilan.

ANAS-GETOL Geruduk Pengadilan Agar Memutuskan Seadil-Adilnya

STS orasi

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso memberikan orasinya di hadapan pengunjuk rasa dari ANAS-GETOL setelah putusan penundaan sidang (dok. KM)

Saat sidang berlangsung, puluhan demonstran yang mewakili unsur-unsur dari Aliansi Nasionalis Gerakan Toleransi (ANAS-GETOL) menggelar aksi unjuk rasa di pelataran gedung Pengadilan Negeri Kota Bogor yang mendesak Pengadilan Negeri Kota Bogor memutuskan agar Walikota Bogor mencabut Surat Edaran himbauan pelarangan perayaan Asyura. Dalam orasinya, koordinator ANAS-GETOL Wahyu Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh tunduk pada desakan kelompok intoleran untuk melanggar hak konstitusional warga negara. “Walikota harus cabut Surat Edaran itu, agar Kota Bogor tidak lagi menjadi kota yang intoleran,” ujarnya.

Di hadapan pengunjuk rasa, setelah putusan penundaan sidang, Sugeng Teguh Santoso juga memberikan orasinya. “Kami dari Yayasan Satu Keadilan tidak mencari-cari kerjaan, tidak mencari-cari masalah. Hak konstitusional dari setiap warganegara untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya harus dilindungi. Maka tidak boleh ada anggota masyarakat yang melanggar hak konstitusional anggota masyarakat lainnya, apalagi Pemerintah selaku perwujudan dari Negara Republik Indonesia yang seharusnya menegakkan konstitusi malah ikut-ikutan menekan kelompok warganegaranya dalam menjalankan ibadah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ketika ada kelompok masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya ditindas, maka pihaknya serta semua masyarakat yang menjunjung hak asasi manusia berkewajiban untuk menegakkan keadilan sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (HJA)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*