Mutasi SPPT di Dispenda Bogor, Inilah Tata Caranya

Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)
Dispenda Kbupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukkan, organisasi dan tata kerja Dispenda. Secara teknis, Dinas pendapatan daerah memungut pajak daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Dispenda Kabupaten Bogor, H. Dedi Bahtiar mengatakan pelayanan pajak yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Bogor meliputi 10 jenis pajak dan salah satunya yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut merupakan pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

“Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan,” kata Dedi pada Kupasmerdeka.com, Rabu (30/12/15).

Menurutnya, yang menjadi wajib pajak PBB P2 itu yakni orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan, yang menjadi obyek PBB P2 adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dimana, sambung Dedi, Dispenda saat ini melayani 14 pelayanan PBB P2 diantaranya, pelayanan Permohonan pendaftaran Wajib Pajak (WP) baru, pelayanan permohonan Mutasi, pelayanan permohonan mutasi SPPT, pelayanan keberatan, pelayanan permohonan pengurangan, pelayanan permohonan keringanan, penghapusan ketetapan pajak, penghapusan sanksi administrasi, pengurangan sanksi administrasi, pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pembebasan pajak, pembetulan, dan pelayanan permohonan data tunggakan. “Sedangkan pelayanan permohonan mutasi baik sebagian maupun seluruhnya tergolong yang paling banyak diajukan oleh masyarakat,” paparnya.

Dedi menambahkan, permohonan mutasi diajukan apabila terdapat perubahan data obyek pajak dan/atau subyek pajak yang disebabkan adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang menimbulkan peralihan hak atas tanah dan bangunan. “Kepada masyarakat yang melakukan transanksi atau mengalami peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kami himbau untuk segera mengajukan permohonan mutasi baik sebagian maupun seluruhnya,” katanya.

Advertisement

Ia menerangkan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB P2 tersebut maupun dalam pengurusan status hukum atau hak atas tanah dan bangunan, dan bagi Dispenda sendiri dapat mendorong tertib administrasi pemungutan PBB P2 itu. Permohonan mutasi sebagian dilakukan apabila peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya terjadi terhadap sebagian objek yang terdapat pada SPPT awal (Pemecahan atau Penggabungan), sedangkan mutasi seluruhnya diajukan apabila perlaihan hak atas tanah dan/atau bangunan terjadi terhadap seluruh objek yang terdapat pada S awal. “Kami sarankan pemohon mutasi diajukan kepada pihak kami (Dispenda,red) secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan-persyaratannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, untuk persyaratan diatas tadi, antara lain, fotocopy identitas WP dan kuasa WP dalam hal dikuasakan, surat kuasa khusus atau surat kuasa dalam hal dikuasakan, fotocopy SPPT, fotocopy SSB/SSPD BPHTB yang sudah tervalidasi, nomor telfon atau HP yang dapat dihubungi, fotocopy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan fotocopy sertifikat/akta jual beli/Risalah Lelang/Akta waris/akta hibah/ SK pengadilan /akad kredit atau fotocopy surat pernyataan/keterangan jual beli/Hibah/Waris Oper Garap ditambah Asli Surat pengantar dari desa yang memuat keterangan tidak sengketa, dan asli surat kepemilikan tanah + asli surat pengantar dari desa, serta fotocopy ijin mendirikan Bangunan (IMB).

“Dokumen lain apabila diperlukan, jika permohonan mutasi telah lengkap dan memenuhi syarat akan diproses sesuai ketentuan dalam jangka waktu selambatnya 14 hari. Sedangkan jika permohonan tidak lengkap maka tidak dapat kami proses dan berkas akan dikembalikan kepada pemohon tersebut, namun Wajib Pajak itu masih dapat mengajukan kembali permohonan mutasi bila terlah melengkapi persyaratan tadi,” tutupnya. (Sahrul/ADV/Aril)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*