Hardep Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum A-PPI Periode 2026–2031 dalam Munas I di Jakarta

JAKARTA (KM) — Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) resmi menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Hardep menerima amanah kepemimpinan untuk melanjutkan estafet organisasi dari Ketua Umum periode sebelumnya, Ade Julhaidir. Keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi konsolidasi dan penguatan organisasi dalam menghadapi tantangan dunia pers yang semakin dinamis.

Munas I A-PPI yang digelar dengan DPP A-PPI sebagai tuan rumah itu dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan organisasi agar A-PPI semakin solid, profesional, dan independen, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan pers nasional.

Di bawah kepemimpinan baru, A-PPI menghadapi sejumlah agenda strategis, mulai dari pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, hingga penguatan tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan profesi jurnalistik.

Di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian informasi dan akurasi fakta. Kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Keberhasilan organisasi kewartawanan tidak semata-mata diukur dari jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia dan kredibilitas produk jurnalistik yang dihasilkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) mengatur kewajiban wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Dalam konteks tersebut, A-PPI diharapkan menjadi wadah pembinaan, peningkatan kapasitas, sekaligus penguatan kehormatan profesi wartawan.

Untuk masa bakti 2026–2031, sejumlah pilar program kerja menjadi perhatian kepemimpinan Hardep, yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Jurnalistik. Mendorong pelatihan berkelanjutan mengenai regulasi pers, jurnalistik profesional dan beretika, serta penguatan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi digital.

2. Penegakan Etika dan Disiplin. Memperkuat pengawasan internal agar seluruh anggota konsisten menjalankan tugas jurnalistik sesuai Kode Etik Jurnalistik.

3. Kemitraan Kelembagaan yang Konstruktif. Membangun sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tanpa mengesampingkan independensi serta fungsi kontrol sosial pers.

Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan dan penyusunan struktur organisasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret melalui program kerja yang terukur, realistis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kepemimpinan Hardep selama lima tahun ke depan akan menjadi momentum pembuktian bahwa organisasi kewartawanan harus hadir bukan sekadar sebagai wadah berhimpun, melainkan juga sebagai ruang peningkatan profesionalisme, penjaga etika, dan penguat marwah pers Indonesia.

Reporter: Erw