Siapa yang Bertanggung Jawab Parkir Liar di Depan Pasar Ciawi 

BOGOR, (KM) — Keberadaan spanduk larangan parkir di sepanjang jalur depan Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor, diduga belum mampu menghentikan praktik parkir liar yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Informasi itu disampaikan seorang narasumber kepada redaksi melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2026). Narasumber menyebutkan, sejumlah kendaraan masih menggunakan badan jalan di depan Pasar Ciawi sebagai lokasi parkir, meskipun larangan parkir telah dipasang secara terbuka di sepanjang jalur tersebut.

Ironisnya, spanduk larangan itu mencantumkan simbol Polri, Dinas Perhubungan, identitas Kabupaten Bogor dengan slogan Bogor Istimewa, serta Ciawi Tersenyum.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di kawasan yang menjadi salah satu jalur aktivitas masyarakat tersebut.

“Padahal sudah ada spanduk larangan parkir di sepanjang jalur ini, tetapi parkir liar masih saja terjadi. Seolah-olah imbauan tersebut tidak diindahkan,” demikian inti keluhan narasumber melalui pesan WhatsApp kepada redaksi.

Persoalan ini juga memunculkan dugaan dan pertanyaan publik mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengatur atau membekingi aktivitas parkir ilegal tersebut.

Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti maupun keterangan resmi yang dapat memastikan adanya pemain atau pihak yang memberikan perlindungan terhadap praktik parkir tersebut. Karena itu, dugaan tersebut perlu ditelusuri dan diklarifikasi oleh instansi berwenang.

Redaksi memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta aparat kepolisian sesuai kewenangannya.

Publik berhak mengetahui apakah larangan parkir tersebut telah disertai pengawasan rutin, penindakan terhadap pelanggaran, serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola ketertiban lalu lintas di kawasan Pasar Ciawi.

Jika larangan sudah dipasang tetapi pelanggaran terus terjadi, maka efektivitas pengawasan dan penegakan aturan patut dievaluasi.

Redaksi Kupas Merdeka membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kepolisian, pemerintah setempat, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut.

Sebab, aturan tidak cukup hanya dipasang melalui spanduk. Aturan harus ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Reporter. Ki Medi