Wartawan Mengaku Ditarik Kerah di Kantor DKP Bogor, Kancing dan Liontin Putus

BOGOR (KM) — Dugaan tindakan fisik terhadap seorang wartawan mencuat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Senin (5/10/2026) pagi. Seorang wartawan bernama Ricard mengaku ditarik pada bagian kerah bajunya oleh petugas saat mendatangi kantor tersebut.

Ricard mengatakan, dirinya datang sekitar pukul 09.10 WIB setelah menerima pesan WhatsApp dari salah seorang petugas DKP yang memintanya hadir untuk menandatangani berkas serta membawa stempel dan kuitansi.

Namun, setibanya di kantor DKP, Ricard mengaku dihentikan petugas keamanan dan ditanya mengenai tujuan kedatangannya. Situasi kemudian disebut memanas setelah dua orang dari dalam kantor mendatanginya.

Menurut Ricard, salah seorang di antaranya menarik kerah bajunya dan mengarahkannya keluar dari area kantor.

«“Salah satunya membentak dan menarik kerah baju saya untuk mengamankan saya. Terjadi tarik-tarikan. Akibatnya kancing baju saya putus dan kalung saya juga putus,” ujar Ricard.»

Ricard juga mengaku kehilangan liontin yang terlepas saat kejadian. Ia menyebut liontin tersebut memiliki nilai emosional karena merupakan peninggalan almarhum ibunya.

Atas kejadian itu, Ricard meminta rekaman CCTV di lingkungan kantor DKP diperiksa untuk mengetahui secara objektif rangkaian peristiwa yang terjadi.

Ia juga mempertanyakan standar pelayanan terhadap masyarakat maupun wartawan di lingkungan kantor pemerintahan.

“Kalau memang ada persoalan, seharusnya disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan intimidasi atau tindakan fisik,” katanya.

Ricard tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila tidak ada penyelesaian terkait dugaan kerusakan barang miliknya maupun tindakan yang menurut pengakuannya dialaminya.

Minta DKP Evaluasi SOP Pengamanan

Dugaan insiden tersebut turut mendapat sorotan dari wartawan sekaligus aktivis Saparudin. Ia menilai persoalan itu perlu diperiksa secara objektif dan tidak boleh langsung disimpulkan hanya berdasarkan keterangan satu pihak.

Menurutnya, apabila benar terjadi tindakan fisik, pimpinan DKP perlu melakukan evaluasi terhadap pola pelayanan dan pengamanan di lingkungan kantor.

“Siapa pun yang datang ke instansi pemerintah semestinya mendapatkan pelayanan yang baik. Jangan sampai ada diskriminasi atau tindakan yang justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Penasehat PETISI 26, Dian Asmara alias Paul, mempertanyakan kompetensi dan penerapan SOP petugas keamanan di lingkungan kantor pemerintahan.

Menurut Dian, petugas keamanan memang memiliki kewenangan menjaga ketertiban, tetapi pelaksanaannya harus tetap mengedepankan sikap profesional.

“Bersikap tegas bukan berarti harus keras. Ketegasan tetap bisa dilakukan dengan bahasa tubuh maupun komunikasi yang sopan,” katanya.

Ia mendorong pihak terkait memastikan petugas keamanan memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memperoleh pelatihan sesuai standar yang berlaku.

DKP Diminta Beri Klarifikasi

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut dua aspek sekaligus, yakni dugaan perlakuan terhadap wartawan dan standar pelayanan publik di kantor pemerintahan.

Pemeriksaan CCTV, keterangan saksi, serta klarifikasi dari seluruh pihak dinilai penting untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

Jika benar terjadi tindakan menarik kerah hingga menyebabkan kancing dan kalung putus sebagaimana pengakuan Ricard, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Sebaliknya, pihak DKP dan petugas yang disebut dalam kejadian tersebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi agar pemberitaan tidak menjadi kesimpulan sepihak.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak DKP Kabupaten Bogor belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan insiden tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak DKP maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki informasi berbeda mengenai kejadian tersebut.

Reporter : Gast