Aksi di Depan Bank Kota Bogor, Aliansi Pemuda Bogor Raya Desak Klarifikasi Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas

BOGOR (KM) — Aliansi Pemuda Bogor Raya menggelar aksi di depan BPR Bank Kota Bogor, Senin (5/10/2026). Aksi tersebut menyoroti tata kelola, kinerja, serta pengawasan bank berdasarkan data publikasi periode Juni 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari meminta penjelasan mengenai kinerja keuangan hingga mempertanyakan dasar dan proses pengangkatan atau penambahan Ketua Dewan Pengawas.

Ketua FKMB, Fahry, dalam orasinya menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) Gross sebesar 8,38 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 137,96 persen sebagaimana data yang menjadi rujukan massa aksi.

Menurut Fahry, angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya terkait langkah konkret penanganan kredit bermasalah, pengelolaan likuiditas, serta efektivitas fungsi pengawasan.

“Yang kami minta adalah penjelasan konkret dan terukur mengenai bagaimana persoalan tersebut ditangani serta bagaimana fungsi pengawasan dijalankan,” ujar Fahry dalam orasinya.

Sementara itu, Ketua LIRA Kota Bogor, Iqbal, mempertanyakan pengangkatan atau penambahan Ketua Dewan Pengawas. Ia meminta agar pihak terkait menjelaskan dasar hukum, mekanisme pengangkatan, pemenuhan persyaratan, target kinerja, hingga konsekuensi biaya yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

Desak RDP, Bukan Sekadar Polemik

Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, dalam aksi tersebut mendesak DPRD Kota Bogor memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Kuasa Pemilik Modal (KPM), Direksi, Dewan Pengawas, DPRD, serta pihak terkait lainnya.

Menurut Beni, forum tersebut diperlukan agar berbagai pertanyaan yang disampaikan massa aksi dapat memperoleh jawaban resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mendesak DPRD Kota Bogor memfasilitasi RDP dengan KPM, Direksi, Dewan Pengawas dan pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi resmi dan terukur,” kata Beni.

Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan permintaan klarifikasi atas tata kelola badan usaha milik daerah, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.

Perkuat Pengawasan, Bukan Sekadar Menambah Struktur

Beni juga menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan terkait struktur pengawasan benar-benar memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, indikator kinerja, serta memberikan manfaat terhadap perbaikan tata kelola dan kinerja bank.

“Kami meminta pengawasan diperkuat, bukan sekadar menambah struktur. Yang terpenting adalah efektivitas dan pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Aliansi Pemuda Bogor Raya menyatakan akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan dan permintaan klarifikasi tersebut tidak mendapatkan respons dari Wali Kota Bogor selaku KPM.

Hingga berita ini disusun, tuntutan yang disampaikan massa aksi tersebut merupakan permintaan klarifikasi dan evaluasi, sehingga belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran hukum atau kesalahan tata kelola. Pihak Bank Kota Bogor dan pihak terkait juga perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang dipersoalkan dalam aksi tersebut.

Redaksi: Ki Medi