Lima Tuntutan Mahasiswa Pada Hari

Jakarta, (KM) –Sebanyak 14.324 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan ke sejumlah lokasi di Jakarta, yaitu Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (28/10/2026).

“Ada beberapa aktivitas masyarakat, pada hari ini ada 77 kegiatan: 53 aksi penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan masyarakat lainnya di wilayah DKI Jakarta,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada awak media. Rabu (28/10/2026).

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Ratusan mahasiswa mulai mendatangi kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Mereka mengerubungi kawasan Air Mancur dan menutup jalanan.

Pantauan awak media di lokasi, situasi sempat memanas ketika massa mahasiswa berusaha melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI, tetapi dihalangi oleh aparat kepolisian.

Kondisi tersebut memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi beberapa kali di lokasi demonstrasi.

Tetapi, massa mahasiswa yang sporadis dan tidak memakai jaket almamater akhirnya bisa menembus Bundaran HI.

Di pinggir kolam Bundaran HI, massa tampak membentangkan beberapa spanduk, antara lain bertuliskan ‘All Eyes on Karhutla’ serta ‘Prabowo-Gibran Gagal Total’.

Demonstrasi ini diwarnai berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan dan sindiran terhadap kebijakan pemerintah.

Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian berusaha mendorong para pengunjuk rasa menjauh dari Bundaran HI. Mereka memasang barikade, sambil memakai helm dan tameng.

Polisi terdengar melepaskan sejumlah gas air mata terhadap mahasiswa dan warga yang berdemo.

Pada 19.00 WIB hujan deras turun di sekitar Bundaran HI. Para demonstran dan aparat perlahan meninggalkan lokasi tersebut.

Fanda, mahasiswa dari Jakarta, menyatakan dirinya bergabung ke demonstrasi ini karena menganggap pemerintah tidak kompeten menangani karhutla di beberapa daerah.

Selama berbulan-bulan, kata Fanda, api terus berkobar dan masyarakat menjadi korban. Sementara itu, menurutnya, penegakan hukum kepada korporat juga tak serius.

“Aku berharap dengan demo ini bisa membuka mata pemerintah, karena ini menjadi bukti rakyat yang marah bisa bersikap dan beraksi, bahkan di lokasi yang terkenal sulit ditembus,” ujarnya.

Demonstrasi, menurut Adi, pekerja swasta di sekitar Bundaran HI, adalah langkah awal untuk memulai perubahan.

Walau menganggap demo ini mustahil menjatuhkan pemerintahan, dia menyebut harapan selalu ada di tangan masyarakat.

“Dengan demo, kita bisa menunjukkan kalau situasi enggak baik-baik saja,” ucap Adi.

Sebelumnya, Sekitar pukul 15.00 WIB, sebagian massa lainnya tertahan beberapa ratus meter dari Bundaran HI. Mereka tidak bisa bergabung dengan massa di Bundaran HI karena diadang aparat kepolisian dan personel TNI AD.

Sebagian kelompok mahasiswa masih tertahan di depan Gedung UOB. Imbasnya Jalan Sudirman mengarah ke Bundaran HI dan MH Thamrin ditutup.

Sejumlah peserta demo sempat berlari dan berupaya menerobos adangan, tapi dikejar aparat.

Salah seorang peserta demo dari perguruan tinggi di Jawa Barat, Rian, menyesalkan sikap aparat.

Menurutnya, demonstrasi bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi.

“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegasnya.

Mahasiswa lainnya, Aqil, mengatakan aksi tersebut bukanlah tanpa sebab. Dia berkata aksinya dilakukan agar pemerintah membenahi kondisi saat ini ketika pendidikan semakin mahal dan harga-harga kebutuhan pokok makin naik.

Aqil juga menyoroti soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yang menurutnya sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Kami pun menginginkan tata kelola negara terhadap APBN menyangkut anggatan pendidian dikelola, kami minta MBG, KDMP, pembangunsn batalion dihentikan. Karena itu sarat akan kepentingan, ” ucapnya.

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar.

Mereka mencakup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, serta BEM Universitas Diponegoro.

Kemudian ada Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM KM Universitas Negeri Semarang.

Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dihelat di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026—bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran.

Pada aksi kali ini, Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi.” Di media sosial, mereka menonjolkan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games sebagai materi kampanye.

BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.”

Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, “telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia.”

“Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan],” ucap BEM UI.

Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan “sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi.”

“Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital,” tegas mereka.

Dalam aksi ini, Komite Sadar menuntut 5 poin utama untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.

Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang melanda di berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Di dalam poin ini, Komite Sadar juga mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.

“Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya, agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat,” tulis mereka.

Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan program-program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut Komite Sadar, program MBG, misalnya, dalam RAPBN 2027 telah menyedot 29% dari anggaran pendidikan—atau Rp240 triliun. Sedangkan KDPM disebut “mengunci dana desa” yang membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar.

“MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue yang digunakan oleh rezim ini. Pertanyaannya, kalau yang diuntungkan dari program pemerintah adalah TNI, Polri, dan oligarki, untuk apa rakyat membiayainya?” tanya mereka.

Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.

Komite Sadar beranggapan sekolah makin mahal dan yang paling terpukul adalah masyarakat pinggiran. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota.

Rantainya berlanjut ke dunia kerja, dengan 35,40% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah dan terjebak di pekerjaan tanpa perlindungan.

Isu ini, terang Komite Sadar, memiliki urgensi yang tinggi mengingat pembahasan revisi UU Sisdiknas tengah berjalan di Baleg DPR.

Permasalahan ini juga meluas ke sektor-sektor pelayanan dasar lainnya seperti layanan kesehatan dengan keterbatasan dokter di puskesmas, ketersediaan akses ke air minum perpipaan yang masih kurang, hingga fasilitas lainnya yang menjadi hak konstitusional dari masyarakat.

Keempat, meminta pemerintah mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di samping berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan.

“Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN,” tulis mereka.

Terakhir, kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah “mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.”

Komite Sadar mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Lalu ada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi.

“Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan,” ucap Komite Sadar.

“Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi.”

****Rwn