Gibran Tak Segera Dilengserkan, Muslim Arbi: Bisa Memunculkan Instabilitas Keamanan dan Politik

JAKARTA (KM) – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai, persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak segera diselesaikan berpotensi memunculkan instabilitas keamanan dan politik. Situasi tersebut, menurut dia, dapat memicu demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan apabila aspirasi masyarakat tidak mendapatkan respons yang memadai.

Muslim Arbi menegaskan, suara rakyat harus menjadi perhatian serius para wakil rakyat di DPR RI, terutama di tengah berkembangnya polemik mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurut Muslim, DPR tidak seharusnya menutup mata terhadap tuntutan masyarakat. Aspirasi yang berkembang di tengah publik perlu didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

“DPR harus mendengar suara rakyat,” kata Muslim dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai, apabila persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang dapat diterima masyarakat, ketegangan politik berpotensi meningkat. Kondisi itu dikhawatirkan berimbas pada situasi keamanan, terutama jika demonstrasi meluas dan tidak dikelola dengan baik.

Muslim juga menyoroti pentingnya memahami mekanisme konstitusional dalam pemberhentian presiden maupun wakil presiden. Menurut dia, DPR memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan politik atau demonstrasi. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan pemberhentian presiden dan wakil presiden, termasuk keterlibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dalam mekanisme itu, DPR dapat mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus pendapat tersebut sebelum proses dilanjutkan ke MPR sesuai aturan yang berlaku.

Karena itu, polemik mengenai Gibran perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Muslim Arbi mengingatkan, DPR mempunyai tanggung jawab politik untuk mendengarkan suara publik. Respons terhadap aspirasi rakyat dinilai penting agar polemik tidak semakin memperlebar ketegangan dan mengganggu stabilitas nasional.

Bagi Muslim, persoalan ini bukan hanya menyangkut posisi seorang pejabat negara, melainkan juga bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Penyelesaian yang transparan, sesuai hukum, dan menghormati aspirasi rakyat menjadi hal penting agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketidakstabilan politik.

Reporter: rso