Sudah Pulang Rehabilitasi, Istri Ngaku Pinjam Uang Rp4 Juta untuk Rawat Jalan Meski Sudah Bawa SKTM

DEPOK (KM) – Perkembangan baru muncul dalam kasus rehabilitasi A S yang sebelumnya disorot terkait biaya, status kelembagaan, dan permohonan keringanan.

A S kini disebut telah pulang dan kembali berkumpul dengan keluarga. Namun kepulangan tersebut menyisakan pertanyaan baru setelah istrinya mengaku harus menyediakan Rp4 juta untuk program rawat jalan.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh istri A S melalui percakapan WhatsApp yang diperlihatkan kepada tim redaksi.

“Saya bayar pak 4 jt untuk rawat jalan karna saya kasihan sama anak saya pak nanyain ayah nya trus,” tulis istri Angga.

Ketika ditanya apakah uang itu diperoleh dengan berutang, ia mengaku meminjam karena panik.

“Iyaaa pak saya pinjam pak saya udh terlalu panik karna keadaan anak saya yang selalu nanyain ayah nya, pak,” tulisnya.

Keterangan ini menjadi penting karena sebelumnya keluarga telah mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Dalam SKTM tertanggal 22 September 2026 itu bahkan secara khusus dicantumkan bahwa surat dibuat untuk “Persyaratan Keringanan Biaya dari Yayasan Insan Suaka Sejahtera”.

Dengan adanya SKTM tersebut, muncul pertanyaan yang perlu diklarifikasi secara terbuka, antara lain:

1. Apa dasar pembayaran Rp4 juta tersebut?
2. Apa saja komponen pelayanan rawat jalan yang diperoleh Angga?
3. Apakah ada perjanjian tertulis, kuitansi, atau rincian biaya yang diterima keluarga?
4. Bagaimana SKTM keluarga diperhitungkan dalam penetapan biaya?

Pertanyaan ini relevan karena dalam komunikasi sebelumnya pihak yayasan menyampaikan bahwa persoalan biaya tidak dimaksudkan untuk menekan keluarga dan membuka kemungkinan adanya rencana pemulihan yang tidak membebani.

Perkembangan lain muncul dari keterangan istri Angga soal percakapannya dengan pihak yayasan. Ketika ditanya respons yayasan setelah mengetahui adanya SKTM, istri A S menyampaikan bahwa pihak yayasan memperlihatkan percakapan yang sebelumnya dilakukan keluarga dengan pihak yang membantu mereka.

Istri A Smengaku mendapat pertanyaan mengenai alasan membawa atau melibatkan “pihak ketiga” apabila suaminya memang dari keluarga tidak mampu.

Namun pihak yayasan perlu diberi ruang untuk menjelaskan apa yang dimaksud “pihak ketiga”, mengapa hal itu dipertanyakan kepada keluarga, dan apakah keterlibatan pihak lain berhubungan dengan penentuan biaya maupun pelayanan.

Hak keluarga untuk mencari informasi, pendampingan, atau menyampaikan keluhan seharusnya ditempatkan secara proporsional dan tidak dicampuradukkan dengan penilaian kemampuan ekonomi.

Kepulangan A S tentu melegakan keluarga. Namun persoalan belum selesai. Kini ada fakta baru, keluarga pemegang SKTM mengaku tetap mengeluarkan Rp4 juta untuk rawat jalan dan uang tersebut diperoleh dengan cara meminjam.

Karena itu, pihak Yayasan Insan Suaka Sejahtera perlu menjelaskan secara rinci, apakah Rp4 juta merupakan tarif resmi program rawat jalan? Apa fasilitas yang termasuk di dalamnya? Apakah ada mekanisme pengurangan atau pembebasan biaya bagi pemegang SKTM?

Redaksi juga tetap menunggu penjelasan mengenai status penetapan Yayasan Insan Suaka Sejahtera sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menuduh Yayasan Insan Suaka Sejahtera melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya untuk klarifikasi, dokumen pembayaran, rincian program, kebijakan terhadap pemegang SKTM, dan legalitas kelembagaan sesuai prinsip cover both sides dan Kode Etik Jurnalistik.

Reporter: Gats

Editor: Yoe