DPRD Bicara Efisiensi APBD, Pemuda LIRA Pertanyakan Penambahan Komisaris Utama Bank Kota Bogor

BOGOR (KM) — Di tengah pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang menekankan efisiensi dan kehati-hatian fiskal, Pemuda LIRA Bogor Raya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Bogor terkait penunjukan atau penambahan Komisaris Utama Bank Kota Bogor, Dinna Fajrina.

Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor Raya, M. Iqbal, meminta pemerintah daerah membuka secara transparan dasar hukum, mekanisme penetapan, kebutuhan jabatan serta konsekuensi keuangan dari kebijakan tersebut.

“Kami mempertanyakan konsistensi kebijakan. Di satu sisi pemerintah dan DPRD bicara efisiensi karena ruang fiskal terbatas, tetapi di sisi lain ada kebijakan terkait struktur BUMD yang perlu dijelaskan kepada publik,” ujar Iqbal.

Menurutnya, Pemuda LIRA tidak bermaksud menuduh adanya pelanggaran. Namun, masyarakat dinilai berhak mengetahui besaran remunerasi, tunjangan dan fasilitas, sumber pembiayaannya, serta dampaknya terhadap keuangan dan kinerja Bank Kota Bogor.

“Kalau memang penunjukan tersebut sudah sesuai aturan dan berdasarkan kebutuhan perusahaan, silakan buka kepada publik. Berapa biaya yang timbul, apa target kinerjanya, dan apa manfaatnya bagi Bank Kota Bogor serta masyarakat,” tegasnya.

Pemuda LIRA juga mendorong DPRD Kota Bogor menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi Pemkot Bogor terkait kebijakan tersebut.

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami hanya meminta transparansi. Kalau benar dan sesuai aturan, jelaskan kepada publik,” pungkas Iqbal.

Reporter: Ki Medi