Pembangunan Menara BTS di Koleang Jasinga Memicu Pertanyaan, DPMPTSP Bogor: Harus Memiliki Beberapa Perijinan

BOGOR (KM) – Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, menuai sorotan. Meski struktur bangunan utama sudah berdiri dan pengerjaan telah memasuki tahap akhir, kelengkapan perizinan khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dipertanyakan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang mengenai ada atau tidaknya dokumen PBG yang menjadi dasar hukum berdirinya menara tersebut.

Menanggapi penelusuran wartawan, perwakilan Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Junedi, memberikan pemahaman terkait seluruh proses perizinan yang seharusnya diselesaikan sebelum konstruksi dimulai.

“Untuk memulai kegiatan pembangunan BTS, harus memiliki beberapa perizinan terlebih dahulu. Dimulai dari Perizinan Berusaha dari Sistem OSS (KKPR), Keterangan Rencana Kabupaten (KRK), dokumen SPPL, Persetujuan Lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” jelas Junedi saat dikonfirmasi via pesan singkat, Senin (5/8).

Saat ditanya mengenai kewajiban pelaksana proyek untuk menunjukkan legalitas kepada pemerintah setempat hingga tingkat desa, Junedi menjelaskan prosedur sosialisasi awal yang lazim.

“Terkait pemberitahuan, biasanya di awal proses izin ada pembuatan dokumen izin warga yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa, dan pihak Kecamatan. Sementara untuk pengawasan di lapangan merupakan kewenangan Pengawas Bangunan,” tambahnya.

Ia juga menegaskan langkah penindakan yang dapat diambil jika bangunan menara terbukti berdiri tanpa mengantongi izin resmi.

“Untuk pengawasan teknis, Pengawas Bangunan biasanya akan memberikan surat teguran,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun pemilik menara BTS di Desa Koleang belum memberikan klarifikasi resmi terkait status perizinan proyek tersebut.

Reporter: Septiawan