Tertahan Birokrasi SIPD, Perbaikan Sekolah Nyaris Ambruk di Nanggung Akhirnya Dialihkan ke CSR ANTAM 

BOGOR (KM) – Kondisi memprihatinkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cadas Leueur di Kecamatan Nanggung yang nyaris ambruk memicu respons cepat dari jajaran legislatif. Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendesak percepatan rehabilitasi fisik sekolah dengan menggandeng program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk.

Langkah taktis ini diambil mengingat proses birokrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memerlukan waktu, sementara kondisi bangunan sekolah dinilai sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan siswa.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PAN, Usep Nukliri, menegaskan bahwa pihaknya telah meninjau langsung ke lokasi guna memastikan kondisi riil di lapangan. Usai kunjungan tersebut, pihaknya langsung melakukan koordinasi intensif dengan pihak eksekutif maupun swasta.

“Setelah kami melihat langsung kondisi sekolah, memang keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kami sudah berkomunikasi dengan Bupati Bogor melalui Dinas Pendidikan agar pembangunan dapat segera direalisasikan,” ujar Usep saat memberikan keterangan di Nanggung, Selasa (21/7/2026).

Selain mendorong Dinas Pendidikan, Usep menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menjalin komitmen dengan PT ANTAM untuk memberikan bantuan darurat berupa perbaikan fasilitas secara langsung, bukan dalam bentuk dana hibah.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan PT ANTAM. Insya Allah, PT ANTAM akan segera melakukan rehabilitasi bangunan melalui program CSR-nya. Jadi, bentuk bantuannya bukan berupa anggaran yang diserahkan ke sekolah, melainkan pembangunan fisik yang langsung dikerjakan oleh PT ANTAM,” urai Usep.

Terkait pembiayaan daerah, Usep mengakui bahwa SDN Cadas Leueur sebenarnya sudah masuk dalam daftar usulan revitalisasi. Namun, keterbatasan alokasi berjenjang membuat proyek perbaikan tersebut belum terwujud dalam waktu dekat.

Ia memaparkan bahwa mekanisme pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor wajib mengikuti tahapan perencanaan yang ketat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Kalau melalui APBD tentu ada tahapan dan program yang harus dilalui. SDN Cadas Leueur sebenarnya sudah masuk dalam daftar usulan bantuan revitalisasi. Namun, hingga saat ini program revitalisasi tersebut memang belum terealisasi di sekolah tersebut,” jelasnya.

Padahal, Usep menyebutkan bahwa total anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Bogor tergolong fantastis, yakni mencapai sekitar Rp3 triliun pada tahun anggaran 2026. Alokasi jumbo ini didistribusikan secara meluas untuk menjangkau berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Pada tahun 2026 ini, bantuan rehabilitasi tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta mulai dari PAUD, TK, RA, MI, SD, MTs, SMP hingga SMA. Meskipun demikian, memang belum seluruh sekolah dapat terakomodasi sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran,” pungkas Usep.

Oleh karena itu, Komisi IV mengintensifkan pengawasan serta mendorong pelibatan aktif dunia usaha untuk menambal keterbatasan APBD. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan diskusi berkala bersama Dinas Pendidikan, legislatif terus menyodorkan data sekolah rusak yang butuh penanganan prioritas.

Usep berharap kolaborasi interaktif antara pemerintah daerah dan pihak korporasi ini mampu menjadi solusi cepat demi menyelamatkan masa depan anak-anak di Kabupaten Bogor, khususnya dalam menyongsong visi jangka panjang daerah.

“Anak-anak harus mendapatkan tempat belajar yang layak agar proses belajar mengajar berjalan maksimal. Dengan fasilitas yang baik, kita dapat mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju cita-cita Kuta Udaya Wangsa pada tahun 2045 mendatang,” tutup Usep.

Reporter: Septiawan