Pragmatisme Diplomasi dan Ujian Prinsip Konstitusional Palestina

Kolom oleh Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat

Kebijakan luar negeri Indonesia secara historis selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas utama, sejalan dengan amanat konstitusi untuk “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah diplomasi ini tampaknya mengalami pergeseran paradigma. Dari yang semula berbasis pada prinsip dan nilai (value-based diplomacy), kebijakan luar negeri kini cenderung lebih pragmatis, transaksional, dan berorientasi pada positioning Indonesia di panggung global.

Pergeseran ini terlihat jelas dari beberapa langkah kebijakan yang dinilai mengesampingkan prinsip keadilan bagi Palestina demi kepentingan geopolitik yang lebih luas. Keputusan pemerintah untuk bergabung dengan inisiatif “Dewan Perdamaian” yang digagas oleh Donald Trump, misalnya, menuai sorotan kritis. Langkah ini dinilai sebagai bentuk normalisasi yang berisiko mereduksi penderitaan Palestina menjadi sekadar variabel dalam kalkulasi politik global. Alih-alih menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, inisiatif semacam ini dikhawatirkan hanya menawarkan “ketenangan semu” tanpa menyentuh akar masalah pendudukan.

Pragmatisme dalam diplomasi ini sebenarnya telah terindikasi sejak sebelum Prabowo menjabat. Adanya jalinan kerja sama teknis dengan Israel di berbagai sektor, seperti keamanan dan pertanian, menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, pemerintah terus menyuarakan dukungan bagi Palestina, namun di sisi lain, hubungan bilateral dengan Israel terus berjalan. Hal ini memberikan sinyal bahwa hak-hak Palestina terkadang harus berkompromi dengan apa yang disebut sebagai “kepentingan strategis” nasional.

Retorika diplomasi pemerintah juga dinilai mengalami pelemahan substansi. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada tahun 2025, narasi yang dibangun lebih banyak menekankan pada “perdamaian” dan “keamanan” secara umum, tanpa secara eksplisit menyebut entitas pendudukan atau pelaku kekerasan. Penekanan pada keamanan Israel tanpa diimbangi dengan penekanan yang sama pada perlindungan hak-hak sipil Palestina menciptakan ketimpangan. Diplomasi yang seharusnya membebaskan, perlahan berubah menjadi diplomasi yang sekadar mengelola status quo.

Lebih jauh, gaung “solusi dua negara” yang terus digaungkan di berbagai forum internasional—mulai dari PBB hingga negara-negara mayoritas Muslim—kini terasa semakin formalistik. Pada tahun 2026, di tengah realitas di lapangan di mana ekspansi pemukiman ilegal, aneksasi, dan kebijakan apartheid semakin menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdaulat, retorika solusi dua negara berisiko kehilangan relevansinya. Jika hanya diucapkan sebagai ritual diplomatik tanpa disertai tekanan politik yang konkret, narasi ini hanya akan menjadi basa-basi yang mengaburkan kegagalan kebijakan.

Pada akhirnya, Indonesia berada pada persimpangan kritis. Pragmatisme dalam politik luar negeri memang sebuah keniscayaan untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik yang keras. Namun, pragmatisme tidak seharusnya menuntut pengorbanan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan amanat konstitusi. Mempertahankan prinsip keadilan bagi Palestina bukan sekadar tentang menjaga citra di mata dunia Muslim, melainkan tentang menjaga martabat Indonesia sebagai bangsa yang konsisten antara perkataan dan tindakan. Diplomasi yang sejati bukan hanya tentang bagaimana Indonesia dilihat oleh elit global, tetapi tentang keberpihakannya pada mereka yang tertindas.

Sumber dari tulisan Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat-Hidcom berjudul “Prabowo tidak peduli dengan Palestina.”