Guru Jangan Terus Menjadi Prioritas yang Terlupakan

Oleh : Hero Akbar / Moses *)

Anggaran Makan Bergizi Gratis Fantastis, Nasib Guru Honorer Masih di Bawah Rp2 Juta

(KM) – Di tengah gempita program strategis pemerintah, nasib guru honorer kembali menjadi sorotan. Di banyak daerah, honor yang mereka terima masih berkisar ratusan ribu rupiah per bulan — jauh dari kata layak untuk profesi yang menyangga masa depan bangsa.

Survei Dompet Dhuafa bersama Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mencatat bahwa 74,3 persen guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah Rp2 juta per bulan, dan 20,5 persen di antaranya bahkan membawa pulang kurang dari Rp500 ribu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan negara dalam menempatkan dunia pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Di sisi lain, muncul berbagai informasi di ruang publik mengenai tenaga pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memperoleh peluang status kepegawaian lebih baik. Informasi tersebut perlu dipastikan kebenarannya melalui penjelasan resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Namun, terlepas dari polemik tersebut, keresahan publik menunjukkan adanya rasa keadilan yang dipertanyakan — apalagi bila dibandingkan dengan angka-angka anggaran yang beredar resmi.

Membaca Perbandingan Anggaran

Program MBG memperoleh pagu anggaran APBN 2026 sebesar Rp335 triliun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026, untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat melalui puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Belakangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut angka itu dihitung ulang menjadi Rp268 triliun demi efisiensi — meski Badan Gizi Nasional (BGN) membantah bahwa itu adalah bentuk pemangkasan dan menyebutnya sebagai pagu yang memang sudah ditetapkan.

Terlepas dari silang pendapat soal angka pastinya, realisasi penyaluran MBG hingga akhir April 2026 saja telah mencapai Rp75 triliun untuk sekitar 62 juta penerima manfaat, dengan estimasi belanja operasional harian mencapai Rp1,2 triliun.

Bandingkan dengan anggaran kesejahteraan guru non-ASN. Pemerintah melalui Kemendikdasmen menaikkan insentif guru honorer non-sertifikasi dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada 2026, dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk 377.143 guru se-Indonesia.

Sementara itu, guru honorer bersertifikasi menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta per bulan, dengan anggaran sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru. Jika dijumlahkan, total anggaran kesejahteraan guru non-ASN se-Indonesia pada 2026 hanya sekitar Rp14 triliun per tahun.

Artinya, anggaran operasional MBG selama satu setengah hari saja — sekitar Rp1,8 triliun — setara dengan anggaran setahun penuh untuk insentif ratusan ribu guru honorer non-sertifikasi di seluruh Indonesia. Dan total anggaran MBG setahun, baik versi Rp335 triliun maupun Rp268 triliun, besarnya 19 hingga 24 kali lipat dari seluruh anggaran kesejahteraan guru non-ASN nasional.

Perlu dicatat, perbandingan ini tidak sepenuhnya apple-to-apple: anggaran MBG mencakup pengadaan bahan pangan, logistik, dan operasional dapur gizi untuk puluhan juta penerima manfaat lintas kelompok usia, sementara anggaran guru non-ASN hanya mencakup komponen insentif dan tunjangan profesi tanpa menghitung gaji pokok dari dana BOS/APBD yang sumbernya tersebar dan sulit diagregasi secara nasional.

Meski begitu, disparitas skala anggaran yang begitu lebar tetap layak dipertanyakan publik, terutama karena sebagian anggaran MBG diketahui diambil dari pos anggaran pendidikan — yang totalnya mencapai Rp769,1 triliun atau 20 persen APBN 2026, dengan sekitar Rp223,6 triliun di antaranya dialokasikan untuk MBG bagi peserta didik, menurut keterangan pemerintah dan DPR dalam sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Guru, Ujung Tombak yang Sering Terlupakan

Sulit membayangkan Indonesia mampu melahirkan generasi unggul apabila kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Guru bukan sekadar profesi, melainkan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Dari tangan guru lahir dokter, insinyur, hakim, tentara, polisi, hingga para pemimpin bangsa.

Tanpa guru, kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung tidak akan terbentuk.

Program MBG sendiri memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia. Namun, peningkatan kualitas generasi bangsa tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi. Pendidikan yang berkualitas juga membutuhkan guru yang dihargai secara layak, baik dari sisi penghasilan maupun kepastian karier.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan sumber daya manusia berjalan secara seimbang. Gizi yang baik dan pendidikan yang berkualitas adalah dua pilar yang saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan.

Kesejahteraan guru seharusnya menjadi investasi jangka panjang yang sama pentingnya dengan program-program strategis lainnya — bukan sekadar angka residu setelah pos-pos belanja populis lain terpenuhi.

Pada akhirnya, bangsa yang menghormati gurunya adalah bangsa yang sedang membangun masa depannya. Sudah saatnya kesejahteraan guru ditempatkan sebagai prioritas nyata, bukan sekadar janji dalam setiap momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Data anggaran yang beredar seharusnya menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar bahan perdebatan di ruang publik yang menguap begitu saja.

Sebagai catatan, data anggaran dalam artikel ini bersumber dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pidato kenegaraan Presiden, keterangan pemerintah dan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi, serta survei Dompet Dhuafa dan IDEAS (2024).

Terdapat perbedaan pernyataan resmi soal pagu MBG 2026 (Rp335 triliun vs Rp268 triliun) yang perlu klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah.

*) Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka.