Baru Dua Hari Selesai Dikerjakan, Proyek Betonisasi Perum Bumi Eraska Sudah Retak: DBMSDA Disorot Keras

BEKASI (KM) – Proyek betonisasi yang dikerjakan oleh CV. Tri Karya Putra, dengan judul kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Perum Eraska Rw 11 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, baru selesai dikerjakan dua hari sudah menunjukkan retak-retak pada permukaan jalan.

Pasalnya, proyek yang diselenggarakan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi yang menghabiskan anggaran 225 jt itu. Justru memicu pertanyaan publik terkait mutu pelaksanaan pekerjaan.

Retaknya permukaan beton dalam waktu singkat mengindikasikan kemungkinan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kadar campuran yang tidak tepat, pemadatan yang tidak maksimal, atau ketebalan beton yang diduga tidak sesuai standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Proyek ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mengingat konstruksi beton seharusnya memiliki daya tahan jangka panjang, bukan justru mengalami kerusakan dalam hitungan hari setelah selesai dikerjakan.

Menurut warga setempat, yang enggan disebutkan namanya menilai, proses pelaksanaan pekerjaan tidak mengindahkan standar teknis betonisasi. Sehingga hasilnya berpotensi cepat rusak dan merugikan masyarakat sebagai pengguna fasilitas.

Kalau pemadatan bawahnya tidak maksimal, mau beton sebagus apa pun tetap tidak akan kuat, apalagi kalau mutunya memang tidak sesuai,” ujarnya.

Ia menambahkan, program pembangunan infrastruktur benar-benar membutuhkan pengawasan atau kontrol yang ketat, cermat dan efektif untuk mencegah ketidaksesuaian dari segi kualitas maupun penyelesaian hasil pekerjaan.

Coba saja perhatikan di depan rumah saya, betonnya pada retak-retak, terus di gosok pakai semen sehingga hasilnya seperti itu,”ungkap warga setempat kepada kupasmerdeka.com Senin (20/7/2026).

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Pembangunan infrastruktur Kota Bekasi, Samuel Tanyo menyayangkan, penggunaan anggaran APBD untuk proyek betonisasi tersebut diduga tidak memenuhi standar mutu.

Ini sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat. Perlu adanya evaluasi serius dari Dinas DBMSDA Kota Bekasi serta pemeriksaan oleh inspektorat agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak tinggal diam dan segera melakukan audit kualitas pekerjaan. Guna memastikan proyek infrastruktur benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Sementara Hendro, selaku konsultan pengawas saat dikonfirmasi oleh media melalui pesan whatsapp terkait kegiatan tersebut, dirinya hanya menjawab, “Nanti kan ada tim pemeriksa” di lapangan semua sudah di arahin, makasih infonya,”pungkasnya.

Reporter: Den