Alun-Alun Empang: Ketika Negara Memasuki Ranah Wakaf, Publik Berhak Bertanya

Oleh: Ustadz Muhammad *)

(KM) – Polemik Alun-Alun Empang telah melampaui persoalan pembangunan fisik. Persoalan ini kini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sampai di mana kewenangan pemerintah terhadap tanah wakaf, dan bagaimana negara seharusnya menghormati amanah yang telah diikrarkan oleh wakif?

Alun-Alun Empang bukanlah tanah milik pemerintah yang dapat diperlakukan sebagaimana aset daerah. Tanah tersebut merupakan tanah wakaf, sebuah harta yang menurut hukum perwakafan telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan diabdikan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Lebih dari itu, Alun-Alun Empang bersama Masjid Agung At-Thohiriyyah juga telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sehingga memiliki perlindungan hukum sebagai bagian dari warisan sejarah Kota Bogor.

Dua status hukum tersebut menempatkan Alun-Alun Empang dalam posisi yang sangat khusus. Ia tidak hanya dilindungi sebagai aset wakaf, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan penghormatan terhadap sejarah.

Di sinilah publik mulai mengajukan pertanyaan.

Apa dasar hukum yang menjadi landasan keterlibatan Pemerintah Kota Bogor dalam proses yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf Alun-Alun Empang?

Masyarakat tentu memahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga ketertiban, melestarikan cagar budaya, dan melaksanakan pembangunan. Namun, pengelolaan wakaf memiliki mekanisme tersendiri yang diatur dalam hukum perwakafan. Karena itu, banyak pihak berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai batas peran pemerintah agar tidak menimbulkan kesan bahwa kewenangan antar-lembaga saling tumpang tindih.

Pertanyaan berikutnya menyangkut proses pembentukan nazhir.

Di tengah masyarakat berkembang berbagai informasi mengenai keterlibatan Kementerian Agama dalam proses rekomendasi nazhir. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dan bagaimana hubungannya dengan kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang terbuka dari seluruh pihak menjadi penting agar tidak muncul kebingungan atau perbedaan persepsi di tengah publik.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata tentang administrasi. Ini adalah soal kepastian hukum. Sebab, setiap keputusan yang menyangkut tanah wakaf akan memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap amanah yang telah dititipkan oleh wakif.

Pertanyaan lain yang juga mengemuka adalah mengenai prioritas pemerintah.

Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi Kota Bogor—pelayanan publik, kemacetan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan infrastruktur—mengapa polemik pengelolaan wakaf Alun-Alun Empang justru menjadi perhatian yang begitu besar?

Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menolak pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan di atas fondasi hukum yang kokoh dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang mengikat tanah wakaf.

Alun-Alun Empang bukan hanya ruang terbuka. Ia adalah bagian dari sejarah berdirinya kawasan Empang, bagian dari amanah yang dititipkan oleh para pewakaf, dan bagian dari identitas Kota Bogor yang kini telah memperoleh perlindungan sebagai cagar budaya.

Karena itu, masyarakat berharap polemik ini tidak diselesaikan dengan tergesa-gesa. Yang dibutuhkan bukan sekadar percepatan pembangunan, melainkan keterbukaan, dialog, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap seluruh mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebuah kota akan dikenang bukan hanya karena taman yang dibangunnya atau alun-alun yang dipercantiknya. Sebuah kota akan dikenang karena kemampuannya menjaga amanah, menghormati sejarah, dan menempatkan hukum di atas setiap kepentingan.

Dan dalam perkara Alun-Alun Empang, masyarakat kini menunggu jawaban yang jelas: atas dasar kewenangan apa setiap langkah itu diambil, dan apakah seluruh proses benar-benar telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku?

*) Penulis adalah Keturunan Mbah Dalem Sholawat