Negara Kaya Sumber Daya Alam, Mengapa Rakyat Masih Menjadi Sasaran Utama Pajak?

Oleh: Hero Akbar/Moses *)

(KM) – Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dari hasil tambang, minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, emas, hutan tropis, hingga potensi kelautan yang sangat besar, Indonesia sering disebut sebagai negara kaya raya yang memiliki modal besar untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Namun di tengah kekayaan tersebut, muncul pertanyaan yang kerap terdengar di tengah masyarakat: mengapa rakyat masih menjadi pihak yang paling banyak dibebani pajak, sementara negeri ini memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah?

Pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap pajak. Dalam negara modern, pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan sosial. Akan tetapi, yang menjadi perhatian publik adalah keseimbangan antara kewajiban rakyat membayar pajak dengan manfaat yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan meningkatnya berbagai jenis pungutan, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak usaha, hingga berbagai kewajiban administrasi lainnya. Di sisi lain, sebagian rakyat masih menghadapi tantangan ekonomi seperti tingginya biaya hidup, keterbatasan lapangan kerja, serta belum meratanya kualitas layanan publik.

Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa negara lebih mudah menarik penerimaan dari rakyat dibandingkan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Padahal, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut mengandung makna bahwa hasil pengelolaan sumber daya alam seharusnya mampu menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya peningkatan penerimaan negara, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. Rakyat berhak mengetahui sejauh mana manfaat kekayaan alam tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan secara nyata.

Pajak dan sumber daya alam sejatinya bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan aset negara yang harus dikelola secara adil dan profesional. Namun, ketika rakyat terus diminta memenuhi kewajibannya, negara juga dituntut untuk memastikan bahwa kekayaan alam bangsa benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah semata-mata besarnya penerimaan pajak atau melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, melainkan sejauh mana seluruh kekayaan tersebut mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Aktivis Bogor, Pendiri Media Kupas Merdeka