Kata Adalah Senjata, Diam Adalah Pengkhianatan

Kolom oleh: Hero Akbar/ Moses *)

Dalam sebuah negara demokrasi, kritik bukanlah ancaman bagi pemerintah. Kritik justru merupakan vitamin bagi kekuasaan agar tidak kehilangan arah. Namun, di tengah berbagai kebijakan yang menuai polemik, sering kali muncul pertanyaan sederhana: ketika rakyat mengeluh, ketika harga kebutuhan hidup meningkat, ketika pelayanan publik belum memenuhi harapan, dan ketika ketimpangan masih terasa, apakah diam menjadi pilihan yang bijak?

Bagi seorang jurnalis, jawabannya tidak.

Karena kata adalah senjata. Senjata untuk menyampaikan fakta, membongkar ketidakadilan, dan mengingatkan mereka yang diberi mandat oleh rakyat agar tidak lupa pada tujuan awal kekuasaan. Sebaliknya, diam ketika melihat kebijakan yang merugikan publik dapat menjadi bentuk pengkhianatan terhadap fungsi kontrol sosial yang menjadi ruh demokrasi.

Pemerintah tentu memiliki hak untuk menjalankan program dan kebijakan. Namun setiap keputusan publik harus siap diuji oleh pertanyaan kritis. Mengapa anggaran diprioritaskan pada proyek tertentu sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang terabaikan? Mengapa janji efisiensi sering terdengar lantang, tetapi praktik pemborosan anggaran masih menjadi sorotan? Mengapa suara masyarakat di lapangan kerap tenggelam oleh narasi keberhasilan yang dibangun melalui panggung seremonial dan pencitraan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk kebencian terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan tata kelola pemerintahan yang lebih sehat. Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi.

Sejarah menunjukkan bahwa penyimpangan kekuasaan sering kali tumbuh bukan karena tidak ada yang tahu, tetapi karena terlalu banyak yang memilih diam. Ketika pejabat merasa tidak ada yang mengawasi, transparansi menjadi lemah. Ketika masyarakat takut bersuara, akuntabilitas kehilangan makna. Dan ketika media berhenti mengkritik, kekuasaan berpotensi berubah menjadi ruang yang hanya berisi pujian.

Di sinilah peran jurnalisme menjadi penting. Tugas media bukan menjadi corong kekuasaan maupun pengeras suara kebencian. Media harus berdiri di tengah, berpihak pada fakta dan kepentingan publik. Ketika kebijakan pemerintah tepat, media wajib mengapresiasi. Namun ketika kebijakan menyimpang dari kebutuhan rakyat, media juga wajib mengingatkan dengan tegas.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang sekadar mengangguk. Bangsa ini membutuhkan warga yang peduli, akademisi yang berani berbicara, aktivis yang konsisten mengawal kebijakan, dan jurnalis yang tetap setia pada nurani profesinya.

Sebab dalam demokrasi, kata bukan sekadar rangkaian huruf. Kata adalah senjata melawan ketidakadilan. Dan ketika ketidakadilan dibiarkan tanpa suara, diam bukan lagi kebijaksanaan—melainkan pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat yang seharusnya dibela.

*)- Pendiri kupasmerfeka.com