Dugaan Kekerasan Teknisi WiFi di Bogor: Tanggung Jawab Perusahaan Dipertanyakan, Sistem Perlindungan Disorot

BOGOR (KM) – Kasus dugaan kekerasan terhadap pekerja lapangan kembali memunculkan sorotan serius terhadap perlindungan tenaga kerja, khususnya pada skema kerja vendor atau pihak ketiga. Seorang teknisi berinisial MS (21), yang diketahui bekerja di bawah naungan PT Pesona Daya Encho, dilaporkan mengalami dugaan pemukulan saat menjalankan tugas pemasangan jaringan WiFi di kawasan Perumahan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor.

Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di lokasi kerja. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dugaan kekerasan berlanjut saat perjalanan pulang, di mana korban disebut diturunkan dari kendaraan hingga terjatuh dan mengalami luka. Rangkaian kejadian ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait jaminan keselamatan pekerja, baik di dalam maupun di luar aktivitas kerja formal.

Dugaan kekerasan dan minimnya sistem perlindungan insiden yang melibatkan sesama pekerja ini menyoroti potensi lemahnya sistem pengawasan internal serta tidak optimalnya mekanisme pencegahan konflik di lingkungan kerja lapangan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga memastikan lingkungan kerja yang aman, bebas kekerasan, dan memiliki prosedur penanganan insiden yang jelas.

Sejumlah indikasi yang menjadi perhatian antara lain:

Dugaan tidak adanya pengawasan langsung saat pekerjaan berlangsung, minimnya sistem penyelesaian konflik antar pekerja, tidak terlihatnya langkah preventif terhadap potensi kekerasan di lapangan.

Jika terbukti tidak ada sistem mitigasi yang memadai, kondisi ini berpotensi mengarah pada kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perlindungan tenaga kerja.

Sorotan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan selain dugaan kekerasan, muncul pula isu krusial terkait hak normatif pekerja. PT Pesona Daya Encho diduga tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran serius, mengingat:

Kepesertaan BPJS merupakan kewajiban hukum bagi pemberi kerja.

Perlindungan sosial tenaga kerja menjadi hak dasar pekerja.

Pelanggaran dapat berimplikasi pidana maupun administratif.

Dalam regulasi tersebut, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dikenakan sanksi pidana hingga 8 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar.

Sikap Bnetfit: Hubungan hanya jasa, bukan ketenagakerjaan.

Menanggapi hal ini, perwakilan legal Bnetfit, Gatot, menyampaikan bahwa hubungan antara pihaknya dan PT Pesona Daya Encho bersifat kontraktual jasa, bukan hubungan kerja langsung dengan pekerja vendor.

Dalam keterangannya, Bnetfit menegaskan: Kerja sama berbasis penawaran pekerjaan (Purchase Order/PO) Material disediakan oleh Bnetfit, pelaksanaan oleh vendor.

Hubungan ketenagakerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab vendor.

Bnetfit juga menyatakan telah memberikan teguran lisan kepada vendor dan akan melakukan evaluasi kinerja. Jika tidak ada perbaikan, sanksi bertahap hingga pemutusan kontrak disebut menjadi opsi.

Namun demikian, pernyataan tersebut memunculkan kritik. Sejumlah pihak menilai bahwa sebagai pemberi kerja utama (principal), Bnetfit tetap memiliki tanggung jawab moral dan potensial tanggung jawab hukum dalam memastikan vendor mematuhi regulasi ketenagakerjaan. Potensi tanggung jawab dan konsekuensi dalam kasus ini membuka ruang evaluasi lebih luas terhadap pola kerja vendor dalam industri jasa teknis.

Beberapa aspek yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut meliputi:

Apakah principal melakukan due diligence terhadap vendor

Sejauh mana standar kepatuhan hukum menjadi syarat kerja sama

Apakah ada pengawasan terhadap implementasi K3 dan hak pekerja

Secara hukum dan etika bisnis, pembiaran terhadap vendor yang diduga melanggar aturan dapat berdampak pada reputasi serta membuka potensi konsekuensi hukum bagi pihak pemberi kerja.

Arah penelusuran dan desakan Transparansi?

Kasus ini diperkirakan dapat berkembang ke arah:

Investigasi dugaan kekerasan oleh aparat penegak hukum.

Penelusuran kepatuhan ketenagakerjaan perusahaan vendor.

Evaluasi sistem kerja sama antara perusahaan dan vendor.

Publik kini menanti langkah konkret dari pihak terkait, termasuk transparansi hasil evaluasi serta komitmen dalam memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja.

Reporter: Gats