PUKIS Desak Evaluasi Total Usai Tabrakan KA di Bekasi

JAKARTA (KM)— Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Dalam pernyataan resminya, Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut insiden tersebut sebagai “catatan kelam” dalam sejarah transportasi rel di Indonesia. PUKIS pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total, termasuk mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan PT KCI.

Menurut PUKIS, langkah tersebut diperlukan guna menjamin objektivitas penyelidikan serta memperkuat akuntabilitas publik. Mereka juga mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi secara transparan dan menyeluruh.

Namun, lembaga tersebut menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran diduga turut berdampak pada kinerja lembaga keselamatan seperti KNKT dan BASARNAS, yang berpotensi memengaruhi aspek keselamatan transportasi.

PUKIS menilai penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Dugaan kelalaian dari regulator, operator, hingga pihak eksternal seperti kendaraan yang terlibat di perlintasan sebidang juga harus diusut.

Berdasarkan analisis awal, insiden diduga bermula dari tabrakan antara KRL dengan sebuah kendaraan di perlintasan dekat lokasi kejadian. Gangguan tersebut kemudian memicu kecelakaan lanjutan antara KA jarak jauh dan KRL lain di jalur yang sama.

PUKIS menilai adanya kemungkinan “efek domino” akibat kegagalan sistem dalam mengisolasi gangguan awal. Selain itu, mereka juga menyoroti lambatnya sterilisasi lokasi kejadian, yang sempat dipadati warga dan aktivitas siaran langsung di media sosial.

“Situasi ini berisiko menghambat proses evakuasi dan membahayakan keselamatan,” ujar Gibran.

Sebagai langkah perbaikan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur ganda terpisah (double-double track) di wilayah padat seperti Jabodetabek, serta modernisasi sistem persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang.

PUKIS juga mengkritik kehadiran sejumlah pihak yang dinilai tidak memiliki kewenangan langsung di lokasi kejadian. Kehadiran tersebut dianggap berpotensi mengganggu proses penanganan darurat.

Di akhir pernyataannya, PUKIS menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan berharap peristiwa ini menjadi momentum pembenahan serius sektor transportasi rel nasional.

Reporter;rso