Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional; Stagnasi Struktural dan Akar Kemiskinan Indonesia

Kolom oleh Anthony Budiawan*)

Indonesia memasuki dekade ketiga abad ke-21 dengan sebuah paradoks ekonomi yang tidak sederhana. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen per tahun, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak meningkat secara merata. Kelas menengah tidak semakin kuat, transformasi ekonomi berjalan lambat, dan produktivitas nasional justru menunjukkan tanda-tanda stagnasi.

Fenomena ini dalam literatur ekonomi pembangunan dikenal sebagai growth without prosperity—pertumbuhan yang tidak diikuti peningkatan kesejahteraan yang luas. Data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan mobilitas sosial yang kuat. Sebaliknya, sekitar 9,48 juta orang dari kelas menengah justru turun menjadi kelompok rentan, yakni kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetapi sangat mudah kembali jatuh miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.

Pertumbuhan tanpa transformasi struktural pada akhirnya hanya menunda redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan.

Salah satu masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah deindustrialisasi prematur. Istilah yang dipopulerkan ekonom Dani Rodrik ini menggambarkan situasi ketika kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi menurun sebelum sebuah negara sempat membangun basis industri yang kuat.

Pada awal 2000-an, sektor manufaktur menyumbang sekitar 28–30 persen terhadap PDB Indonesia. Namun dua dekade kemudian kontribusinya merosot menjadi sekitar 18–19 persen. Penurunan ini terjadi ketika pendapatan per kapita Indonesia masih relatif rendah—jauh dari tingkat negara maju yang biasanya mengalami deindustrialisasi secara alami.

Sebagai perbandingan, Vietnam justru mengalami tren sebaliknya. Negara tersebut berhasil meningkatkan peran manufaktur melalui integrasi agresif ke dalam rantai pasok global, terutama di sektor elektronik dan tekstil. Ketika perang dagang AS–China mendorong relokasi investasi industri, Vietnam mampu memanfaatkannya. Indonesia tidak.

Dampaknya terlihat pada pasar tenaga kerja. Sektor manufaktur di Indonesia hanya menyerap sekitar 13–14 persen tenaga kerja. Banyak pekerja yang keluar dari sektor formal tidak terserap oleh industri modern, tetapi justru masuk ke sektor informal seperti perdagangan kecil, transportasi nonformal, atau jasa subsisten dengan produktivitas rendah.

Sektor informal memang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi tidak menghasilkan peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, ataupun mobilitas ekonomi jangka panjang.

Di balik angka pertumbuhan yang terlihat stabil, terdapat persoalan yang jauh lebih serius: krisis produktivitas nasional.

Dua indikator penting menunjukkan masalah ini, yaitu Total Factor Productivity (TFP) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Data Asian Productivity Organization menunjukkan bahwa dalam periode 2010–2023, pertumbuhan TFP Indonesia rata-rata minus 0,3 persen per tahun. Sebaliknya, Vietnam mencatat +1,2 persen, Malaysia +0,8 persen, dan Singapura +0,5 persen.

Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir hampir sepenuhnya ditopang oleh penambahan modal dan tenaga kerja, bukan oleh peningkatan efisiensi, inovasi, atau teknologi.

Masalah serupa terlihat pada indikator ICOR yang mengukur efisiensi investasi. Nilai ICOR Indonesia berada di kisaran 6,9, jauh di atas kisaran ideal negara berkembang yang umumnya 3–4. Semakin tinggi angka ICOR, semakin besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama.

Dengan kata lain, ekonomi Indonesia membutuhkan modal yang semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang relatif kecil. Ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam alokasi investasi.

Keterlambatan industrialisasi Indonesia juga berkaitan erat dengan kegagalan berintegrasi secara efektif dalam rantai nilai global.

Vietnam berhasil memanfaatkan impor komponen industri sebagai bagian dari proses produksi ekspor. Komponen elektronik, misalnya, diimpor untuk kemudian dirakit dan diekspor kembali ke pasar dunia. Dengan cara ini, impor menjadi bagian dari proses penciptaan nilai tambah.

Indonesia menunjukkan pola yang berbeda. Kenaikan impor lebih banyak terkait dengan konsumsi domestik atau ketergantungan bahan baku, bukan sebagai bagian dari produksi ekspor berteknologi tinggi.

Akibatnya terjadi apa yang disebut sebagai economic leakage: pertumbuhan ekonomi yang tercipta di dalam negeri sebagian justru mengalir ke luar negeri melalui impor.

Konsekuensi paling nyata dari kegagalan transformasi ekonomi adalah kemiskinan yang persisten dan kelas menengah yang rapuh.

Model pertumbuhan berbasis konsumsi domestik dan komoditas alam terbukti kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan model industrialisasi berbasis ekspor. Vietnam menunjukkan bahwa industrialisasi manufaktur mampu mempercepat penurunan kemiskinan dan memperluas kelas menengah secara signifikan.

Indonesia justru mengalami gejala sebaliknya: kelas menengah menyusut, sementara kelompok rentan meningkat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk menciptakan mobilitas sosial ke atas.

Pemerintahan baru melalui kerangka Asta Cita menempatkan beberapa prioritas ekonomi seperti swasembada pangan dan energi, penguatan UMKM, serta pembangunan berbasis potensi daerah.

Namun jika dilihat dari perspektif transformasi ekonomi jangka panjang, pendekatan ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Kebijakan swasembada, misalnya, sering kali lebih bersifat proteksionis daripada strategis. Memaksakan produksi domestik pada sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif berisiko meningkatkan biaya produksi dan menurunkan efisiensi.

Lebih penting lagi, swasembada tidak identik dengan industrialisasi. Program pengembangan pangan atau bioenergi memang penting, tetapi sektor tersebut umumnya memiliki tingkat teknologi dan produktivitas yang relatif rendah dibandingkan industri manufaktur berteknologi tinggi.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Tanpa perubahan arah kebijakan, ekonomi berisiko terjebak dalam middle-income trap—situasi ketika sebuah negara tidak lagi kompetitif pada industri berbiaya murah tetapi belum mampu bersaing di sektor teknologi tinggi.

Keluar dari perangkap ini membutuhkan strategi yang lebih berani, antara lain:

1. Pendalaman industrialisasi manufaktur bernilai tambah tinggi

2. Integrasi lebih kuat ke dalam rantai pasok global

3. Investasi besar pada riset, teknologi, dan pendidikan teknik

4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Tanpa transformasi struktural semacam ini, pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan angka statistik yang baik, tetapi tidak mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

Pertanyaan besarnya kemudian adalah: ke mana arah pembangunan ekonomi Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah Indonesia mampu melompat menjadi negara maju—atau justru terjebak dalam stagnasi jangka panjang.

*) – Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)