Erosi Kapasitas Fiskal Indonesia: Lonjakan Beban Bunga Utang dan Resiko Stabilitas Makroekonomi

Kolom oleh Anthony Budiawan*)

Dalam beberapa tahun terakhir, stabilitas fiskal Indonesia kembali menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan bahwa kapasitas fiskal negara mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Penurunan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta meningkatnya beban bunga utang memberi sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Pada 2008, rasio penerimaan negara terhadap PDB masih berada pada kisaran 19,8 persen. Angka ini mencerminkan kemampuan negara yang relatif kuat dalam menghimpun sumber daya ekonomi untuk membiayai pembangunan. Namun, hampir dua dekade kemudian, rasio tersebut turun menjadi sekitar 11,6 persen pada 2025. Penurunan lebih dari delapan poin persentase ini menunjukkan adanya erosi kapasitas fiskal yang berlangsung secara bertahap.

Masalahnya, pelemahan penerimaan negara terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Utang pemerintah yang pada 2008 tercatat sekitar Rp1.636 triliun, kini meningkat tajam menjadi sekitar Rp9.637 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar dipicu oleh kebutuhan pembiayaan defisit anggaran yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Kenaikan utang tentu bukan semata persoalan besar kecilnya angka. Yang menjadi perhatian adalah konsekuensi jangka panjangnya terhadap struktur anggaran negara. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya beban pembayaran bunga utang. Pada 2008, pemerintah membayar bunga utang sekitar Rp88 triliun. Pada 2025, angka tersebut melonjak menjadi sekitar Rp586 triliun.

Belanja bunga memiliki karakteristik yang berbeda dengan belanja pembangunan. Pembayaran bunga merupakan kewajiban yang tidak dapat ditunda. Artinya, semakin besar porsi anggaran yang dialokasikan untuk bunga utang, semakin sempit ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program perlindungan sosial.

Indikator lain yang juga patut diperhatikan adalah rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara. Pada 2014, rasio ini masih berada pada kisaran 8,6 persen. Namun pada 2025 diperkirakan meningkat hingga sekitar 21 persen. Dalam berbagai analisis keberlanjutan utang, rasio tersebut umumnya dianggap sehat apabila berada di bawah 10 persen. Sementara itu, banyak lembaga pemeringkat internasional mulai meningkatkan kewaspadaan ketika rasio mendekati atau melampaui 15 persen.

Situasi ini tentu tidak serta-merta berarti Indonesia berada di ambang krisis fiskal. Namun, indikator tersebut memberi peringatan bahwa ruang fiskal yang dimiliki negara semakin terbatas dibandingkan satu atau dua dekade lalu. Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ruang fiskal yang sempit dapat memperbesar kerentanan ekonomi nasional.

Ketidakpastian global saat ini juga tidak bisa diabaikan. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pada jalur perdagangan energi global seperti Selat Hormuz, berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia. Bagi Indonesia yang masih menjadi pengimpor bersih energi, kenaikan harga minyak dan gas dapat meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi serta memperburuk neraca perdagangan.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas makroekonomi, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik. Dalam situasi seperti ini, ketahanan fiskal menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, penguatan kapasitas fiskal perlu menjadi agenda prioritas dalam kebijakan ekonomi ke depan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari reformasi perpajakan yang lebih efektif, perluasan basis penerimaan negara, hingga peningkatan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan tepat sasaran.

Pengelolaan utang yang hati-hati juga tetap diperlukan agar pembiayaan pembangunan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan di masa mendatang. Utang pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang sah dalam pengelolaan fiskal. Namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Pada akhirnya, kekuatan fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Tanpa fondasi fiskal yang kuat, ruang gerak pemerintah dalam menghadapi guncangan ekonomi global akan semakin terbatas.

Tantangan fiskal Indonesia hari ini bukan hanya soal besarnya utang, melainkan bagaimana memastikan bahwa kapasitas fiskal negara tetap cukup kuat untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

*)- Managing Director Political Economy  & Public Studies (PEPS)