Rp 10.000 dan Darah di Tangan Negara
Kolom oleh Hero Akbar / Moses
Seorang bocah Sekolah Dasar memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp 10.000.
Peristiwa ini bukan kecelakaan sosial, bukan pula sekadar tragedi keluarga. Ini adalah kejahatan struktural yang lahir dari pembiaran negara terhadap kemiskinan dan ketimpangan.
Di republik yang setiap tahun menggelontorkan triliunan rupiah untuk proyek mercusuar, perjalanan dinas, dan pesta demokrasi yang mahal, seorang anak dibiarkan mati karena alat tulis. Ironi ini terlalu kejam untuk disebut sebagai nasib.
Ini adalah hasil dari kebijakan yang tak berpihak dan sistem yang kehilangan hati nurani.
Negara kerap membanggakan pendidikan gratis, bantuan sosial, dan angka pertumbuhan ekonomi.
Namun apa arti semua itu ketika seorang anak SD merasa hidupnya lebih murah dari Rp 10.000?
Di mana negara ketika rasa malu, tekanan, dan ketakutan itu tumbuh tanpa pendampingan?
Di mana negara saat sekolah berubah menjadi ruang intimidasi bagi anak-anak miskin?
Kasus ini membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia bukan sekadar soal pendapatan, tetapi soal penghinaan terhadap martabat manusia.
Anak itu bukan hanya gagal membeli buku dan pena—ia gagal dilindungi oleh sistem yang seharusnya menjamin hak hidup dan hak belajar.
Lebih menyakitkan lagi, setiap tragedi semacam ini hampir selalu diakhiri dengan ritual klasik: belasungkawa, doa, dan janji evaluasi. Setelah itu, sunyi.
Tak ada pejabat yang mundur, tak ada kebijakan yang benar-benar diubah, tak ada rasa bersalah kolektif di lingkar kekuasaan.
Jika negara sungguh hadir, tak akan ada anak yang memilih mati karena kebutuhan sekolah.
Jika para pengambil kebijakan masih punya rasa malu, tragedi ini seharusnya memicu perombakan total sistem pendidikan dan jaring pengaman sosial. Namun selama kemiskinan terus dianggap angka statistik, bukan nyawa manusia, kasus serupa hanya tinggal menunggu giliran.
Anak itu telah pergi, tetapi kematiannya adalah dakwaan keras terhadap negara.
Setiap pejabat yang menutup mata, setiap kebijakan yang abai, dan setiap elite yang nyaman di balik meja kekuasaan harus tahu: darah anak ini menempel di sistem yang mereka rawat.
Dan bila Rp 10.000 saja tak mampu dijamin negara, maka wajar bila publik bertanya—untuk siapa sebenarnya republik ini dibangun?
*) – Pendiri kupasmerdeka.com
Leave a comment