Forum Fasilitator Bogor Raya Soroti Rekrutmen BSPS 2026 Kementerian PKP, Dinilai Tidak Transparan

BOGOR (KM) – Forum Komunikasi Fasilitator Masyarakat Bogor Raya menyoroti proses rekrutmen tenaga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Senin (2/2/2026).

Forum menilai proses rekrutmen tersebut tidak berjalan secara transparan dan berpotensi mengabaikan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam keterangannya, Forum menyebut rekrutmen tenaga BSPS diduga dilakukan secara tertutup dan terkesan telah dikondisikan melalui penunjukan koordinator yang ditetapkan lebih awal oleh pihak balai.

Kondisi ini menyebabkan banyak fasilitator lokal yang berdomisili dan memahami karakter wilayah Bogor Raya tidak memperoleh kesempatan yang adil.

“Program BSPS seharusnya mengedepankan fasilitator yang memiliki keterikatan sosial dan pemahaman wilayah. Namun faktanya, tenaga non-domisili justru lebih dominan, sementara sumber daya lokal tersisih,” ujar perwakilan Forum Komunikasi Fasilitator Masyarakat Bogor Raya.

Forum menilai situasi tersebut mencerminkan ketimpangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, di mana daerah hanya dijadikan lokasi kegiatan tanpa melibatkan masyarakat setempat secara optimal dalam peran strategis.

Padahal, BSPS merupakan program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semestinya dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan wilayah.

Selain itu, Forum menegaskan bahwa proses rekrutmen BSPS harus bebas dari konflik kepentingan. Keterbukaan informasi mengenai mekanisme seleksi, dasar penunjukan koordinator, serta kriteria fasilitator dinilai mutlak untuk mencegah persoalan di lapangan.

Atas dasar tersebut, Forum Komunikasi Fasilitator Masyarakat Bogor Raya mendesak Kementerian PKP untuk membuka secara transparan proses rekrutmen BSPS 2026, khususnya yang dialokasikan bagi Kota dan Kabupaten Bogor.

Forum juga meminta adanya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program ke depan benar-benar berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal.

“BSPS adalah program rakyat. Karena itu, pelaksanaannya harus adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan sekadar objek,” tegas Riza, Ketua Forum Komunikasi Fasilitator Masyarakat Bogor Raya.

Reporter: Ki Medi
Editor: Drajat