Sorotan Oligarki, Kerusakan Lingkungan, dan Lemahnya Akuntabilitas Negara

JAKARTA (KM) — Penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kembali menuai kritik dari publik. Di tengah kekecewaan atas respons pemerintah, sejumlah kalangan menilai bahwa bencana tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga oleh aktivitas manusia dan kebijakan negara yang dinilai bermasalah.

Ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antony Budiawan, menilai bahwa pembukaan hutan secara masif dan lemahnya pengawasan terhadap izin usaha telah berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana. Ia menekankan pentingnya menelusuri secara menyeluruh dugaan pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan yang disebut-sebut terlibat dalam kerusakan lingkungan.

“Bencana ini tidak bisa disebut bencana alam biasa. Ada indikasi kuat keterlibatan manusia, terutama melalui pembukaan lahan yang dilegalkan oleh perubahan regulasi,” kata Antony dalam diskusi publik yang disiarkan daring, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Antony, perubahan sejumlah undang-undang, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, telah membuka ruang legalisasi terhadap aktivitas yang sebelumnya dilarang, termasuk di kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Ia menyebut fenomena ini sebagai state capture corruption, yakni kondisi ketika kebijakan negara dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite ekonomi.

“Pembukaan lahan dibuat seolah-olah legal melalui perubahan undang-undang. Padahal, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk bencana ekologis,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya transparansi pemerintah setelah pengumuman sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan. Menurutnya, tanpa pengusutan tuntas, penetapan perusahaan tersebut berpotensi hanya menjadi langkah simbolik.

Di sisi lain, Antony mengungkapkan kejanggalan terkait kebakaran yang menimpa perusahaan pemetaan berbasis drone asal Jepang, Teradrone. Perusahaan tersebut disebut memiliki data pemetaan tutupan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Ia mempertanyakan penyebab kebakaran yang diklaim berasal dari baterai, mengingat reputasi dan standar keamanan perusahaan internasional tersebut.

“Perusahaan sekelas itu sangat kecil kemungkinannya tidak memiliki sistem pengamanan dan pencadangan data. Ini perlu diselidiki lebih jauh, apakah murni kecelakaan atau ada faktor lain,” katanya.

Lebih jauh, Antony menilai bahwa menguatnya pengaruh oligarki dalam politik Indonesia tidak terlepas dari mahalnya biaya politik sejak diberlakukannya pemilihan langsung. Ketergantungan elite politik pada pendanaan dari kelompok berkepentingan, menurutnya, berdampak pada lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Ia bahkan menyebut sulit menemukan undang-undang yang benar-benar pro rakyat dalam satu dekade terakhir. “Kalau ditanya undang-undang mana yang berpihak pada rakyat, justru itu yang sulit dijawab,” ujarnya.

Antony mendorong masyarakat terdampak untuk mempertimbangkan langkah hukum, termasuk gugatan class action, apabila negara dinilai lalai melindungi hak-hak warga. Ia menegaskan bahwa tanpa tekanan publik dan penegakan hukum yang independen, persoalan kerusakan lingkungan dan tata kelola negara akan terus berulang.

“Masalahnya jelas, tetapi solusinya buntu karena hukum dan institusi sudah dikuasai. Di sinilah tantangan terbesar demokrasi kita,” kata Antony.

Sumber: https://youtu.be/1DcixdvPkDY?si=zeM6FWPVQR9pdibF

Reporter: rso