Kritik Intelektual terhadap Pemerintahan Prabowo: Alarm Ketidakpercayaan Publik dan Seruan Akal Sehat

Jakarta (KM) — Sejumlah kalangan intelektual yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KMI) menyampaikan kritik terbuka terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut ditegaskan bukan sebagai serangan personal, melainkan sebagai upaya akademis dan moral untuk mengingatkan negara agar kembali pada akal sehat dalam pengambilan kebijakan publik.

Dalam pernyataan publik yang disampaikan pada sebuah forum refleksi nasional, perwakilan KAMI menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang dinilai problematik dalam komunikasi politik, khususnya terkait pandangannya terhadap kelompok intelektual dan para pengkritik pemerintah. Pernyataan Presiden yang menyebut “banyak orang pintar hanya bisa bicara” dinilai berpotensi menimbulkan tafsir keliru, seolah-olah kritik identik dengan ketidakbergunaan dalam pemerintahan.

“Orang pintar yang berbicara untuk memberi kritik berbeda dengan mereka yang sekadar pintar bicara. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab intelektual,” ujar pembicara dalam forum tersebut.

KAMI juga memaparkan hasil pembacaan atas sejumlah riset opini publik yang menunjukkan meningkatnya pesimisme masyarakat. Sekitar 46–48 persen responden, berdasarkan survei lembaga riset independen, menyatakan tidak lagi memiliki harapan terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional.

Menurut mereka, data tersebut mencerminkan situasi ketidakpastian yang nyata—bukan hanya secara statistik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Optimisme terhadap bonus demografi, demokrasi, dan janji-janji politik dinilai mulai memudar, terutama di kalangan anak muda.

“Kegelisahan generasi muda semakin terasa karena mereka melihat masa depan politik dan ekonomi seolah sudah ditentukan sejak awal, tanpa ruang koreksi yang memadai,” kata perwakilan KAMI.

Salah satu sorotan utama adalah paradoks dalam demokrasi Indonesia saat ini. Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo disebut berada di kisaran 80 persen, namun pada saat yang sama kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan lembaga publik justru rendah.

“Kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Ketika pemimpin sangat dipercaya tetapi sistem demokrasi tidak, yang muncul adalah gejala kultus individu,” ujar mereka.

Menurut KAMI, dalam demokrasi yang sehat, kepercayaan seharusnya terdistribusi pada institusi, bukan terpusat pada satu figur.

KAMI juga mengingatkan potensi gejolak sosial pada semester awal 2026. Berdasarkan riset internal mereka, terdapat kemungkinan “crossfire” antara frustrasi elite dan tekanan ekonomi masyarakat akar rumput, yang digambarkan sebagai “piring kosong emak-emak”. Gejala tersebut dinilai muncul secara alamiah dari akumulasi ketidakpercayaan publik dan tekanan ekonomi.

Dalam penutup pernyataannya, KAMI menyerukan agar Presiden Prabowo berani melakukan “radical break” dari politik transaksional pascapemilu. Presiden diminta mengambil keputusan yang otentik dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa, bukan terikat pada kompromi politik masa lalu.

“Presiden harus menjadi pemimpin, bukan sekadar perantara kepentingan. Jika langkah radikal diambil, kami percaya Indonesia masih bisa diselamatkan,” ujar mereka.

KAMI menegaskan bahwa pesimisme yang mereka sampaikan bersifat rasional, berbasis data dan analisis, bukan keputusasaan. Kritik tersebut, menurut mereka, justru dimaksudkan untuk membangkitkan kembali harapan publik bahwa Indonesia masih dapat “dihasilkan ulang” sebagai negara yang masuk akal, demokratis, dan berkeadilan. Sumber : YouTube Channel.

Reporter: