Ruang Fiskal Menyempit, Klaim “Banyak Uang” Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA (KM) — Klaim pemerintah bahwa kondisi keuangan negara masih kuat dan mampu menangani berbagai persoalan, termasuk bencana alam di daerah, mulai dipertanyakan. Sejumlah indikator fiskal dan moneter menunjukkan ruang kebijakan yang semakin sempit, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini diungkapkan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS, Antony Budiawan, Selasa (16/12/2025).

Memasuki Desember, banyak pemerintah daerah dilaporkan tidak lagi memiliki dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana. “Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah telah habis, sementara transfer dari pusat juga mengalami pemotongan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah pusat masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menutup kekurangan tersebut,” ungkapnya

Dalam pengarahan sidang kabinet baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir karena memiliki dana yang cukup dan tidak bergantung pada bantuan luar negeri. Namun, dari perspektif ekonomi makro, pernyataan tersebut dinilai perlu diuji lebih jauh.

“Salah satu indikator yang disoroti adalah rasio pajak (tax ratio). Pada 2008, rasio pajak Indonesia sempat mencapai puncak sekitar 13,3 persen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir tren tersebut terus menurun. Tahun lalu rasio pajak berada di kisaran 10 persen, dan per September tahun ini turun lagi menjadi sekitar 8,6 persen,” katanya.

‘Penurunan sekitar 5 persen dari level puncak tersebut setara dengan potensi kehilangan penerimaan negara hingga sekitar Rp 1.000 triliun. Di saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan tren melemah. Dari hampir 20 persen pada 2008, kini PNBP berada di kisaran 10 persen. Selisih ini secara nominal diperkirakan mencapai Rp 1.800 triliun,” jelasnya.

“Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran akan kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Sebagian besar manfaat ekonomi dinilai masih dinikmati oleh pihak non-negara, sementara kontribusinya terhadap kas negara relatif terbatas,” ungkapnya lagi

‘Pemerintah kerap menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tersebut dinilai lebih bersifat relokasi antar-pos belanja, bukan penghematan total. Anggaran yang dipangkas dari satu sektor dialihkan ke sektor lain, seperti program-program prioritas, sehingga secara keseluruhan tekanan terhadap defisit tetap tinggi,” harapnya.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah untuk merespons bencana semakin terbatas karena pemotongan transfer ke daerah. Akibatnya, daerah-daerah yang terdampak bencana harus menunggu intervensi pusat yang juga memiliki keterbatasan fiskal.

“Dari sisi moneter, ruang stimulus juga dinilai sempit. Bank Indonesia dianggap sulit menurunkan suku bunga acuan karena berpotensi menurunkan minat investor terhadap surat utang negara. Padahal, aliran dana dari utang masih sangat dibutuhkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan,” jelasnya

“Ketergantungan pada utang luar negeri turut memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Nilai rupiah yang terus melemah diperkirakan masih akan berlanjut, seiring terbatasnya instrumen moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” terangnya.

Pengamat juga menyoroti lemahnya koordinasi kebijakan ekonomi. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dinilai belum terlihat dalam menyatukan kebijakan fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Tanpa koordinasi yang kuat, upaya memberikan stimulus ekonomi dinilai tidak akan efektif.

“Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen selama hampir satu dekade terakhir juga menuai kritik. Secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2005–2014 cenderung fluktuatif. Namun, sejak 2015 hingga 2024, angka pertumbuhan relatif datar,” ungkapnya.

Sejumlah ekonom menilai angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, terutama ketika dikaitkan dengan melemahnya daya beli, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

“Kontribusi konsumsi domestik dinilai tidak sebesar yang tercermin dalam data resmi, sementara selisih perhitungan ditutup melalui pos “diskrepansi statistik” yang nilainya sangat besar,” ungkapnya lagi.

Bagi masyarakat, angka pertumbuhan tersebut dinilai kurang bermakna. Yang lebih dirasakan adalah kondisi ekonomi sehari-hari: harga kebutuhan pokok, peluang kerja, dan daya beli.

Jika pertumbuhan benar terjadi, publik mempertanyakan siapa yang menikmati hasilnya, sementara sebagian besar masyarakat hanya merasakan dampaknya secara terbatas.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah ke depan, terutama untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor melalui kebijakan fiskal dan moneter yang lebih kredibel serta transparan. Sumber: https://youtu.be/HPOVy8fveSc?si=OoL6IK4527OUedNg

Reporter: rso