Ekonom Pertanyakan Validitas Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015–2024

Jakarta (KM) — Sejumlah ekonom mempertanyakan validitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir, khususnya periode 2015–2024. Mereka menilai pola pertumbuhan yang relatif datar di kisaran 5 persen selama hampir 10 tahun tidak mencerminkan dinamika riil perekonomian nasional dan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan, terutama dari kalangan investor.

Salah satu kritik utama diarahkan pada konsistensi angka pertumbuhan ekonomi triwulanan Indonesia yang dinilai “terlalu stabil” jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan, seperti Vietnam. Dalam periode sebelum pandemi, yakni 2016–2019, Vietnam mencatat pertumbuhan yang fluktuatif dan tinggi—berkisar antara 4 hingga 7 persen—sementara Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen secara konsisten.

“Dalam praktik ekonomi, sangat sulit mempertahankan pertumbuhan di level yang hampir sama selama 10 tahun tanpa fluktuasi berarti. Ini menimbulkan dugaan adanya penyesuaian statistik yang berlebihan,” ungkap Antony Budiawan, Managing Director Political Economy and Public Studies (PEPS), Rabu (17/12/2025).

Sorotan tajam juga diarahkan pada besarnya angka diskrepansi statistik dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB). Diskrepansi statistik merupakan selisih antara pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran dalam penghitungan PDB.

Pada 2022, nilai diskrepansi statistik secara nominal disebut mencapai lebih dari Rp 1.100 triliun, angka yang dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat pada periode yang sama. “Diskrepansi ini seperti ‘keranjang sampah statistik’ untuk menutup ketidaksesuaian antara produksi dan konsumsi,” kata pengamat tersebut.

Dari sisi fiskal, kondisi dinilai semakin mengkhawatirkan. Rasio pajak Indonesia yang pada 2008 sempat mencapai 13,3 persen, kini merosot hingga sekitar 8,6 persen per September 2025. Penurunan ini dinilai signifikan karena setara dengan potensi kehilangan penerimaan negara hingga sekitar Rp 1.000 triliun.

Hal serupa terjadi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang turun dari hampir 20 persen pada 2008 menjadi sekitar 10 persen saat ini. Penurunan tersebut memunculkan kritik bahwa pemanfaatan sumber daya alam nasional belum optimal dan lebih banyak menguntungkan pihak non-negara.

“Kondisi ini membuat ruang stimulus fiskal semakin sempit. Bahkan anggaran tidak terduga di daerah dilaporkan sudah habis, sementara transfer ke daerah mengalami pemotongan,” ujarnya.

Di sisi moneter, Bank Indonesia dinilai memiliki ruang gerak terbatas untuk memberikan stimulus. Penurunan suku bunga acuan berisiko menurunkan minat investor terhadap surat utang negara, padahal pemerintah masih sangat bergantung pada pembiayaan utang.

Akibatnya, nilai tukar rupiah terus berada di bawah tekanan. Kurs rupiah yang telah menembus Rp 16.700 per dolar AS diperkirakan masih akan melemah dalam beberapa tahun ke depan jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Kritik terhadap kredibilitas data ekonomi Indonesia bahkan disebut datang dari kalangan akademisi internasional. Seorang ekonom asal Inggris, misalnya, dikutip pernah menyatakan bahwa data ekonomi Indonesia “tidak sepenuhnya dapat dipercaya”.

“Kondisi ini berbahaya. Jika investor meragukan data resmi, mereka akan menahan atau membatalkan investasi,” kata pengamat tersebut.

Bagi masyarakat, angka pertumbuhan ekonomi dinilai semakin tidak relevan jika tidak sejalan dengan kondisi riil. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, dan terbatasnya lapangan kerja membuat publik mempertanyakan klaim pertumbuhan 5 persen.

“Kalau pertumbuhan benar 5 persen, tetapi rakyat merasakan tekanan ekonomi, berarti manfaatnya hanya dinikmati segelintir kelompok besar. Rakyat kebagian ampasnya,” ujarnya.

Para ekonom menilai, tanpa perbaikan transparansi data, penguatan fiskal, serta koordinasi kebijakan ekonomi yang solid, risiko perlambatan ekonomi dan krisis kepercayaan akan semakin besar ke depan.

Reporter: rso