Utang Kereta Cepat “Whoosh” Jadi Sorotan, Prabowo Diminta Cari Solusi

JAKARTA (KM) — Polemik mengenai utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau “Whoosh” kembali mencuat setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut menyoroti besarnya beban keuangan yang ditinggalkan proyek tersebut. Pemerintah disebut tengah mencari solusi agar kewajiban pembayaran utang tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo itu kini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai proyek ini sarat persoalan sejak tahap awal, mulai dari studi kelayakan, pemilihan mitra, hingga mekanisme pendanaan yang lebih mahal dibandingkan tawaran negara lain.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antony Budiawan, menilai sejak awal proyek ini sudah bermasalah. Ia menyebut, dalam proses lelang, Jepang sempat menawarkan skema pembiayaan dengan bunga hanya 0,1 persen, sedangkan Tiongkok menawarkan bunga 2 hingga 3,4 persen.

“Kalau dihitung selama 50 tahun, selisih total kerugian negara bisa mencapai 4,5 miliar dolar AS. Jepang jauh lebih murah, tapi yang dipilih justru yang bunganya 20 sampai 34 kali lipat lebih tinggi,” ujar Antony dalam program On Point with Adisti Larasati, Jumat (1/11/2025).

Menurut Antony, keputusan tersebut mengindikasikan adanya pemufakatan jahat dalam proses pemilihan mitra proyek. “Jokowi harusnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Kenapa yang lebih mahal justru diterima?” katanya.

Ia juga menyoroti status proyek yang sejak awal disebut business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia dan Cina. Namun belakangan, pemerintah disebut berencana menggunakan dana APBN untuk menutupi sebagian pembiayaan. “Kalau dari awal B2B lalu belakangan jadi APBN, berarti ada pelanggaran keputusan,” tambahnya.

Dari sisi politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai proyek Whoosh merupakan upaya Presiden Joko Widodo menunjukkan kemajuan infrastruktur nasional.

“Kereta cepat adalah simbol modernisasi, simbol bahwa Indonesia bukan lagi negara berpenghasilan menengah. Ada semangat show off di situ,” kata Adi.

Namun, ia menilai terjadi perubahan narasi. “Awalnya proyek ini disebut akan memberi multiplier effect ekonomi. Tapi belakangan, Jokowi menyebutnya sebagai investasi sosial, bukan proyek profit. Ini yang membuat publik bingung,” ujarnya.

Adi menyebut, meski Whoosh mempercepat perjalanan Jakarta–Bandung menjadi sekitar 40 menit, kenyamanan itu diiringi persoalan baru berupa utang dan defisit operasional. Pendapatan tiket, kata dia, belum mampu menutupi biaya bunga utang yang mencapai sekitar Rp 2 triliun per tahun.

Selain soal pembiayaan, Antony menyoroti dampak terhadap layanan kereta lain, seperti Argo Parahyangan, yang kini dikurangi jadwalnya.

“Kalau kereta yang masih untung dimatikan demi Whoosh, itu merugikan keuangan negara dan melanggar prinsip persaingan usaha,” ujarnya.

Ia juga menilai klaim bahwa Whoosh mampu mengurangi kemacetan Jakarta–Bandung tidak tepat.

“Kemacetan dalam kota tidak bisa disamakan dengan mobilitas antarkota. MRT dan LRT yang berpengaruh ke kemacetan, bukan Whoosh,” katanya.

Publik kini menanti langkah pemerintah baru. Presiden Prabowo disebut telah meminta tiga menterinya membahas solusi pembiayaan Whoosh, termasuk kemungkinan restrukturisasi utang.

“Yang penting sekarang adalah transparansi. Jangan sampai rakyat menanggung beban proyek yang sejak awal dijanjikan tidak akan menggunakan uang negara,” ujar Adi.

Reporter: rso