Prabowo Klaim Proyek Kereta Cepat Tak Bermasalah, Pengamat Nilai Upaya Tutupi Dugaan Korupsi Whoosh

Jakarta (KM)— Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh “tidak bermasalah” menuai sorotan dari sejumlah pengamat ekonomi dan politik. Mereka menilai, klaim tersebut berpotensi menjadi upaya menutup-nutupi dugaan penyimpangan dalam proyek transportasi strategis yang menelan biaya hingga Rp118 triliun itu.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai indikasi dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat sangat terang. Ia menyoroti keputusan mantan Presiden Joko Widodo yang kala itu menunjuk China sebagai mitra proyek, alih-alih Jepang yang menawarkan bunga pinjaman jauh lebih rendah.

“Jepang menawarkan bunga hanya 0,1 persen, sementara China 2 persen atau 20 kali lipat lebih tinggi. Padahal Jepang juga memberikan tenor 40 tahun. Ini keputusan yang tidak wajar dan patut diusut,” kata Anthony Budiawan kepada BBC News Indonesia, dikutip Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, pembengkakan biaya (cost overrun) hingga US$1,2 miliar menjadi salah satu indikator lemahnya manajemen proyek dan potensi adanya penyimpangan.

Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy juga menyuarakan hal serupa. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan sejak tahap awal proyek, terutama dalam proses pemilihan mitra China dengan dalih tanpa jaminan APBN, namun dengan beban bunga yang lebih tinggi.

“Nah, kajian keuangan ini siapa yang memutuskan? Mengapa berani mengambil keputusan politik seperti itu? Ini yang harus dibongkar,” ujar Ichsanuddin.

Ia juga menyoroti adanya kemungkinan “asimetri informasi”, yakni situasi di mana pihak tertentu memiliki informasi lebih banyak dan berpotensi diuntungkan dari keputusan pemerintah. “Dalam pergeseran dari Jepang ke China, saya menangkap adanya asimetri informasi yang besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ichsanuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan dan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh. “Kalau ada kerugian negara, berapa besar nilainya harus dihitung secara transparan. Audit finansial harus dilakukan, meskipun audit ke China Development Bank (CDB) kemungkinan sulit dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan investigasi dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh tersebut.

Proyek KCJB sendiri sempat digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, berbagai sorotan mengenai pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, serta dugaan penyimpangan anggaran terus menghantui proyek yang kini telah diresmikan itu.

Reporter: rso