PEKERJA PLATFORM, GOODWILL, PASAR BEBAS, DAN SKEMA SAHAM UNTUK PEKERJA PLATFORM*

Kolom oleh: Sagu Agustinus.S.H*)

Era ekonomi digital menghadirkan model bisnis baru yang bertumpu pada platform daring — seperti Gojek, Grab, platform, atau Upwork , yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja secara cepat, efisien, dan global. Di tengah arus pasar bebas yang kompetitif, para pekerja platform menjadi ujung tombak dalam menciptakan pengalaman pengguna, membangun kepercayaan publik, dan menumbuhkan goodwill perusahaan. Mereka adalah penggerak nilai tak berwujud yang menentukan reputasi dan pertumbuhan ekosistem digital.

Pekerja Platform sebagai Pembentuk Goodwill
Goodwill perusahaan digital tidak hanya muncul dari teknologi dan modal, melainkan dari kualitas interaksi manusia di dalam sistem tersebut. Seorang pengemudi yang melayani dengan baik, kurir yang tepat waktu, atau tenaga lepas yang menjaga profesionalitas, semuanya berkontribusi langsung pada reputasi platform. Dalam laporan keuangan, goodwill diakui sebagai aset tidak berwujud hasil akuisisi — tetapi secara sosiologis dan ekonomi, nilai itu sebenarnya dibangun setiap hari oleh jutaan pekerja platform yang tidak memiliki hak kepemilikan terhadapnya.
Kondisi inilah yang memunculkan ketimpangan struktural: perusahaan menikmati goodwill sebagai kapital reputasi yang menaikkan valuasi dan harga saham, sementara pekerja platform tetap berada dalam posisi non-karyawan tanpa hak atas nilai yang mereka bantu ciptakan.

Pasar Bebas dan Keterbatasan Regulasi
Dalam logika pasar bebas, hubungan kerja digital diposisikan sebagai kemitraan independen agar fleksibilitas dan efisiensi tetap terjaga. Namun pendekatan ini mulai dikritik karena mengaburkan tanggung jawab korporasi terhadap kesejahteraan pekerja. Negara-negara maju telah mencoba merespons:
– Uni Eropa tengah menyiapkan EU Platform Work Directive, yang dapat mengubah status pekerja digital menjadi karyawan bila terbukti ada kontrol signifikan oleh platform.
– Di Amerika Serikat, California Assembly Bill No. 5 (AB5) memberi dasar hukum bagi pekerja gig economy untuk memperoleh hak setara dengan karyawan tetap.
– Di Indonesia, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya belum menyentuh secara spesifik persoalan status hukum pekerja platform, menjadikan isu ini berada dalam area abu-abu.

Ketiadaan regulasi yang tegas menyebabkan goodwill yang tercipta dari kerja kolektif para pekerja digital tidak pernah dikonversi menjadi hak ekonomi atau sosial bagi mereka. Akibatnya, goodwill hanya berfungsi sebagai nilai tambah bagi perusahaan, bukan bagi masyarakat digital yang membangunnya.
Skema Saham bagi Pekerja Platform: Menuju Keadilan Ekonomi Digital
Salah satu solusi yang mulai dibahas di tingkat global adalah pemberian saham kepada pekerja platform (employee/partner stock ownership scheme). Skema ini memungkinkan pekerja yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan platform memiliki bagian dari nilai yang mereka bantu bangun. Dalam konteks Gojek dan GoTo Group, konsep ini sejalan dengan upaya menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.
Pemberian saham tidak hanya menjadi bentuk kompensasi finansial, tetapi juga simbol partisipasi dan pengakuan. Dengan kepemilikan saham, pekerja akan lebih terdorong untuk menjaga kualitas layanan karena mereka turut memiliki kepentingan terhadap reputasi dan pertumbuhan perusahaan. Dari sisi hukum, skema ini dapat diatur melalui instrumen seperti employee share ownership plan (ESOP) atau profit-sharing mechanism, yang dalam jangka panjang memperkuat goodwill perusahaan sekaligus memperluas keadilan ekonomi.

Relevansi dengan Aturan Nasional dan Global
Skema kepemilikan saham pekerja selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam teori ekonomi Pancasila serta dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Di ranah internasional, pendekatan ini juga sejalan dengan ILO Recommendation No. 204 tentang transisi dari sektor informal menuju formal, di mana pekerja digital perlu mendapatkan perlindungan sosial dan akses terha ekonomi digital menghadirkan model bisnis baru yang bertumpu pada platform daring — seperti Gojek, Grab, platform, atau Upwork — yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja secara cepat, efisien, dan global. Di tengah arus pasar bebas yang kompetitif, para pekerja platform menjadi ujung tombak dalam menciptakan pengalaman pengguna, membangun kepercayaan publik, dan menumbuhkan goodwill perusahaan. Mereka adalah penggerak nilai tak berwujud yang menentukan reputasi dan pertumbuhan ekosistem digital.

Pekerja Platform sebagai Pembentuk Goodwill
Goodwill perusahaan digital tidak hanya muncul dari teknologi dan modal, melainkan dari kualitas interaksi manusia di dalam sistem tersebut. Seorang pengemudi yang melayani dengan baik, kurir yang tepat waktu, atau tenaga lepas yang menjaga profesionalitas, semuanya berkontribusi langsung pada reputasi platform. Dalam laporan keuangan, goodwill diakui sebagai aset tidak berwujud hasil akuisisi — tetapi secara sosiologis dan ekonomi, nilai itu sebenarnya dibangun setiap hari oleh jutaan pekerja platform yang tidak memiliki hak kepemilikan terhadapnya.
Kondisi inilah yang memunculkan ketimpangan struktural: perusahaan menikmati goodwill sebagai kapital reputasi yang menaikkan valuasi dan harga saham, sementara pekerja platform tetap berada dalam posisi non-karyawan tanpa hak atas nilai yang mereka bantu ciptakan.
Pasar Bebas dan Keterbatasan Regulasi
Dalam logika pasar bebas, hubungan kerja digital diposisikan sebagai kemitraan independen agar fleksibilitas dan efisiensi tetap terjaga. Namun pendekatan ini mulai dikritik karena mengaburkan tanggung jawab korporasi terhadap kesejahteraan pekerja. Negara-negara maju telah mencoba merespons:
– Uni Eropa tengah menyiapkan EU Platform Work Directive, yang dapat mengubah status pekerja digital menjadi karyawan bila terbukti ada kontrol signifikan oleh platform.
– Di Amerika Serikat, California Assembly Bill No. 5 (AB5) memberi dasar hukum bagi pekerja gig economy untuk memperoleh hak setara dengan karyawan tetap.
– Di Indonesia, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya belum menyentuh secara spesifik persoalan status hukum pekerja platform, menjadikan isu ini berada dalam area abu-abu.

Ketiadaan regulasi yang tegas menyebabkan goodwill yang tercipta dari kerja kolektif para pekerja digital tidak pernah dikonversi menjadi hak ekonomi atau sosial bagi mereka. Akibatnya, goodwill hanya berfungsi sebagai nilai tambah bagi perusahaan, bukan bagi masyarakat digital yang membangunnya.
Skema Saham bagi Pekerja Platform: Menuju Keadilan Ekonomi Digital.

Salah satu solusi yang mulai dibahas di tingkat global adalah pemberian saham kepada pekerja platform (employee/partner stock ownership scheme). Skema ini memungkinkan pekerja yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan platform memiliki bagian dari nilai yang mereka bantu bangun. Dalam konteks Gojek dan GoTo Group, konsep ini sejalan dengan upaya menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan.
Pemberian saham tidak hanya menjadi bentuk kompensasi finansial, tetapi juga simbol partisipasi dan pengakuan. Dengan kepemilikan saham, pekerja akan lebih terdorong untuk menjaga kualitas layanan karena mereka turut memiliki kepentingan terhadap reputasi dan pertumbuhan perusahaan. Dari sisi hukum, skema ini dapat diatur melalui instrumen seperti employee share ownership plan (ESOP) atau profit-sharing mechanism, yang dalam jangka panjang memperkuat goodwill perusahaan sekaligus memperluas keadilan ekonomi.

Relevansi dengan Aturan Nasional dan Global
Skema kepemilikan saham pekerja selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam teori ekonomi Pancasila serta dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Di ranah internasional, pendekatan ini juga sejalan dengan ILO Recommendation No. 204 tentang transisi dari sektor informal menuju formal, di mana pekerja digital perlu mendapatkan perlindungan sosial dan akses terhadap manfaat ekonomi.

Menuju Goodwill yang Adil dan Berkelanjutan
Goodwill sejati bukan sekadar hasil dari strategi pemasaran atau kekuatan merek, melainkan dari relasi yang adil antara manusia dan korporasi. Di era global yang mengagungkan efisiensi, keadilan sosial tidak boleh tertinggal. Memberikan sebagian nilai saham kepada pekerja platform bukan hanya langkah etis, tetapi juga strategis: memperkuat loyalitas, mengurangi konflik industrial digital, dan membangun goodwill yang berkelanjutan.
Dengan demikian, masa depan ekonomi digital tidak cukup diukur dari valuasi pasar, tetapi dari sejauh mana goodwill yang dihasilkan benar-benar dibagi secara adil kepada mereka yang menciptakannya.

*)- Pemerhati Regulasi Digital*