Pekerjaan Drainase di Margahayu Kota Bekasi Disorot: Pemasangan U-Ditch Dinilai Asal Jadi

BEKASI (KM) — Pekerjaan drainase menggunakan U-ditch di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengerjaannya. Proyek yang berada di bawah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi itu dinilai tidak memenuhi standar teknis dasar, terutama terkait pemasangan U-ditch tanpa lantai kerja serta dikerjakan dalam kondisi saluran yang masih tergenang air.

Dari penelusuran di Kavling Promaru I RT 03/011, terlihat pemasangan struktur beton tersebut dilakukan langsung di atas tanah basah. Situasi ini memunculkan pertanyaan warga mengenai kualitas pekerjaan. Ilham, warga setempat, menyebut proyek ini terkesan “siluman” karena tidak adanya papan informasi yang menunjukkan identitas pekerjaan maupun pelaksana proyek.

“Ini harusnya ada keterbukaan. Warga ingin tahu siapa yang mengerjakan dan bagaimana kualitasnya. Kalau dipasang begini, bagaimana saluran bisa berfungsi maksimal?” ujarnya.

Di sisi lain, Koordinator Kegiatan Bidang Sumber Daya Air pada DBMSDA, Windu, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengecek ulang pengawasan di lapangan. Ia memastikan bakal memberikan teguran kepada kontraktor jika ditemukan kelalaian.

Sorotan juga datang dari pemerhati infrastruktur Kota Bekasi, Y.A. Trinugroho. Ia menilai kesalahan teknis seperti tidak adanya lantai kerja dapat berdampak pada ketidaktepatan elevasi saluran, sehingga aliran air dari hulu ke hilir menjadi tidak optimal. Menurutnya, komponen lantai kerja seharusnya tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pemasangan U-ditch di tengah air tergenang tanpa upaya penyedotan terlebih dahulu jelas menunjukkan kurangnya kontrol kualitas. Dampaknya akan terasa dalam jangka panjang, terutama saat musim hujan,” kata Trinugroho.

Ia menambahkan, DBMSDA bersama konsultan proyek semestinya memperketat pengawasan agar pelaksanaan drainase di kawasan Promaru I benar-benar sesuai spesifikasi.

“Tanpa pengawasan yang memadai, pekerjaan yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur justru berpotensi menambah persoalan baru bagi warga,” ungkapnya.

Reporter: Mon