416 Kepala Desa Se Kabupaten Bogor Kebagian Jatah Motor, Aktivis: Terus Rakyat Dapat Apa??

BOGOR (KM) – Pembagian unit motor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bogor kepada para kepala desa menjelang dilaksanakan kegiatan pilkada di kabupaten Bogor adalah bentuk pengkhianatan kepada rakyat Bogor.

Hal tersebut diungkapkan aktivis Bogor, Ali Taufan Vinaya (ATV). Menurutnya, belanja pengadaan alat transportasi tersebut dinilai menghamburkan anggaran dan seharusnya pemerintah kabupaten Bogor bisa melihat berbagai persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat.

“Harusnya pemkab Bogor bisa menjawab persoalan persoalan yang sangat substansi yang dihadapi oleh masyarakat Bogor,” tegas Ali Taufan Vinaya melalui pesan WA nya kepada media (2/11).

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pembagian 1 Unit motor Yamaha N Max kepada para kepala desa menjelang 25 Hari dilaksanakannya pencoblosan di kabupaten Bogor patut diduga sebagai bagian dari money politik oleh salah satu calon peserta pilkada.

“Coba bayangkan, ada 416 desa di kabupaten Bogor, berarti ada 416 unit motor yang dibagikan untuk para kepala desa.
Kalau kita asumsikan 1 unit motor Yamaha N Max sekitar Rp25 Juta, maka uang rakyat yang dibagi bagikan untuk para kepala desa sebesar Rp.10.400.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah),” jelasnya.

“Sementara persoalan persoalan yang lain yang saat ini sedang dihadapi oleh rakyat kabupaten Bogor cukup kompleks, mulai dari penahanan ijazah anak sekolah karena masih menunggak tidak mampu bayar, banyak nya antrian masyarakat di rumah sakit,” tegasnya.

“Belum lagi sulitnya mencari lapangan pekerjaan, jalan menuju areal wisata yang rusak, irigasi untuk pertanian belum dibangun, susahnya mendapatkan pupuk untuk para petani menjadi persoalan persoalan yang langsung dihadapi oleh masyarakat,” lanjutnya.

“Harusnya pemkab Bogor sebagai representasi dari negara harus hadir untuk bisa  menjawab semua persoalan itu.
Sementara kendaraan motor itu hanya bisa digunakan dan dipakai hanya oleh kepala desa atau keluarga dari kades itu sendiri. Rakyat tidak bisa merasakan dan menggunakan itu,” imbuhnya.

Selain itu, Atv juga mengatakan bahwa program kendaraan motor untuk kepala desa itu telah dibahas pada Agustus 2024 dan rencananya akan direalisasikan di tahun 2025.

“Tapi kenapa hal itu direalisasikan 25 hari sebelum pencoblosan, ada apa ini…?? Jangan melakukan pembodohan terus menerus kepada rakyat, menghambur hamburkan uang rakyat untuk hal hal yang tidak produktif,” tandasnya.

Reporter: Bayu