Jokowi Akui Prosedur Hukum di Indonesia Rumit

JAKARTA (KM)- Advokat Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia yang dinilai sangat rumit dan sulit, sesuai dengan yang pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu contoh konkret dari kerumitan ini adalah proses perizinan untuk mengadakan event di Indonesia, yang tidak hanya menghambat pelaksanaan kegiatan tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara. Hal ini mencerminkan buruknya prosedur hukum di Indonesia.

Alvin Lim menegaskan bahwa jika Presiden Jokowi menyadari dampak negatif dari sulitnya penegakan hukum terhadap potensi ekonomi, maka seharusnya beliau segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penegakan hukum yang adil adalah suatu keharusan bagi setiap negara, termasuk Indonesia, dan sangat krusial untuk kemajuan negara.

Proses penegakan hukum yang adil memerlukan lembaga atau institusi yang diisi oleh individu-individu yang memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi tinggi. Hanya dengan demikian, lembaga atau institusi tersebut dapat menjadi independen dan bekerja dengan maksimal. Alvin Lim juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga-lembaga serta aktor-aktor penegak hukum untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.

Namun, menurut Alvin Lim, permasalahan penegakan hukum di Indonesia terus berlanjut karena kurangnya integritas, komitmen, dan dedikasi dari para aktor penegak hukum.

“Untuk mengatasi hal ini, Presiden Jokowi diharapkan dapat melakukan perubahan pada pucuk pimpinan institusi penegak hukum seperti Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Kepala Kehakiman, Ketua KPK, dan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa pimpinan institusi-institusi tersebut perlu diganti untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia,” pungkasnya, Jumat (28/6) .

Reporter: rso