Kate Lim Harap Presiden Terpilih Bisa Tegakkan Hukum

JAKARTA – Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum dalam kondisi kritis karena maraknya Oknum Aparat Penegak Hukum dan budaya korupsi.

“Sulit bagi para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan benar, karena keadilan menjadi milik pihak yang mampu membayarnya,” ujar Kate Victoria Lim, Senin (16/10).

Kate Victoria Lim sangat prihatin bahwa saat ini pemerintahan Jokowi minim sekali perhatian dan langkah-langkah kongkret yang dilakukan untuk membenahi dan meluruskan masalah hukum.

“Selama ini, Jokowi memerintahkan Mahfud MD untuk membenahi, padahal hukum ini sangat penting dan menjadi fondasi bagi kehidupan bernegara. Penegakan Hukum yang buruk akan membuat ekonomi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit dan akan mengalami kemunduran,” ungkapnya.

Kate Lim menambahkan para pencari keadilan sudah teriak dan masyarakat sudah jenuh dengan rusaknya Institusi Penegak Hukum oleh ulah oknum Aparat.

“Korupsi merajalela, bahkan Kepolisian berada di tingkat terkorup di Asia Tenggara dari salah satu berita yang saya baca,” ujarnya.

“Saya harap Capres yang berkompetisi dalam pemilu akan memasukan perbaikan hukum dalam agenda dan wacana kerja mereka jika terpilih menjadi Pemimpin Negara. Hal ini sangat penting dan krusial dan tidak boleh terlewatkan.” harap Kate Lim, Senin (16/10/2023).

Pernyataan Kate Victoria Lim sangat benar soal kondisi hukum di Indonesia saat ini memang sangat memprihatinkan.

Maraknya oknum aparat penegak hukum dan budaya korupsi telah membuat hukum menjadi tidak lagi menjadi alat untuk menegakkan keadilan, melainkan alat untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu.

Akibatnya, para pencari keadilan semakin sulit untuk mendapatkan keadilan. Mereka yang memiliki uang dan kekuasaan dapat dengan mudah lolos dari jeratan hukum, sementara mereka yang tidak memilikinya harus rela menjadi korban ketidakadilan.

Pemerintah Jokowi memang telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi hukum, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.

Kate Lim sangat tepat dalam menilai bahwa pemerintah Jokowi minim sekali perhatian dan langkah-langkah kongkret yang dilakukan untuk membenahi dan meluruskan masalah hukum.

Jokowi hanya mengandalkan Mahfud MD seorang untuk membenahi masalah hukum yang begitu kompleks. Hal ini tentu saja tidak cukup.

Penegakan hukum yang buruk akan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi akan menjadi tidak stabil, karena para pelaku usaha akan enggan berinvestasi di negara yang hukumnya tidak jelas.

Sosial akan menjadi tidak kondusif, karena masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Politik akan menjadi tidak sehat, karena para politisi akan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh karena itu, perbaikan hukum harus menjadi agenda utama bagi calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilu 2024. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan hukum yang adil dan transparan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi hukum di Indonesia antara lain seperti berikut ini.

1-Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, serta penerapan sistem reward and punishment yang tegas.

2-Memperkuat independensi lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum harus bebas dari intervensi politik dan kekuasaan.

3-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

4-Masyarakat harus memiliki akses yang mudah ke lembaga penegak hukum dan dapat memberikan masukan dalam proses penegakan hukum.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum di Indonesia dapat menjadi alat yang efektif untuk menegakkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” pungkasnya.

Rep: mso

Editor: red