“BUZZER” HUTANG LN REZIM !

Ahmad Daryoko- Koordinator INVEST

Kolom oleh Ahmad Daryoko*)

Rezim ini rupanya mulai menyebar “Buzzer” terkait performance Hutang LN. Dikatakan bahwa Hutang LN kita masih aman, karena masih dibawah “Ratio Depth to GDP” atau hanya 39% dari angka batasan maximal Hutang LN yang 60% (sesuai UU No 17/2003 ttg Keuangan). Intinya para “Buzzer Hutang LN” ini ingin mengatakan bahwa Indonesia masih sangat aman dari resiko Hutang LN.

Bahkan dikatakan Negara maju pun hutangnya banyak. Artinya Indonesia tidak masalah dengan beban hutang LN yang makin “bejibun” ! Dan faktanya Negeri ini dari dulu memang hanya di operasikan dengan mengandalkan Hutang Luar Negeri !

Dan era saat ini peluang hutang memang makin lebar. Kalau jaman ORBA peluang hutang hanya dari semacam WB,ADB, IMF, JBIC, EXIM (group Barat) maka saat ini peluang hutang justru lebih besar lagi dari CHINA ! Makanya proyek2 raksasa seperti KA Cepat Jakarta-Bandung (Shinkanzen Indonesia) serta IKN di Kalimantan yang menelan dana ratusan trilyun, semuanya berasal dari China.

LOI DAN PSRP AKIBAT HUTANG LN

Artinya situasi saat ini tidak berbeda dengan ORBA. Perlu di ingat ketika rakyat mulai menggugat hutang LN ORBA yang mulai menggunung, saat itu Rezim ORBA pun “mengkampanye” kan bahwa tahun 2000 Indonesia akan “tinggal landas” ! Tapi faktanya justru mulai 1996 Indonesia mengalami krisis keuangan.

Dan akibat hutang LN ORBA saat itu sudah terakumulasi sebesar AS$ 1.400 Miliar akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1997 Presiden Soeharto dipaksa menanda tangani LOI (“Letter Of Intent”) didepan Michel Camdessus (Managing Director IMF).

Adapun LOI tersebut berisi ketentuan bahwa Pemerintah harus melakukan langkah Reformasi antara lain berupa Amandemen UUD 1945 dan harus merelakan asset strategis nya dikuasai grup Barat yang selama ORBA menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagai contoh apa yang terjadi di Sektor Ketenagalistrikan (sebagai tindak lanjut LOI tersebut) adalah terbitnya The “Power Sector Restructuring Program” (PSRP) pada 25 Agustus 1998 yang berisi Naskah Akademik bahwa Kelistrikan Jawa-Bali harus diserahkan ke Negara2 pemberi pinjaman proyek2 PLN (pada sisi pembangkit dan ritailnya, sedang Transmisi masih boleh dimiliki PLN).

Sedang Luar Jawa-Bali harus diserahkan ke PEMDA setempat ! Dan untuk Jawa-Bali harus diterapkan pasar bebas mengikuti mekanisme “kompetisi penuh” atau MBMS (“Multy Buyer and Multy Seller”) System.

LIBERALISASI KELISTRIKAN.

Pembangkit PLN Jawa-Bali yang selama ini di kelola oleh Anak Perusahaan PLN bernama PT. Indonesia Power (PT. IP) dan PT. PJB dengan total sekitar 30.000 MW, mulai 2020 sudah terdesak posisinya dengan keberadaan Pembangkit IPP (“Independent Power Producer”) milik Shenhua, Huadian, Chengda, GE, CNEEC, Meryland, Marubeni, Bima Sena, Adaro dll yang merupakan milik China, AS, Jepang yang ber “Joint Operation” dengan Perusahaan2 milik Dahlan Iskan, JK, Luhut, Erick Tohir, Sandi Uno dll.

Saat ini pembangkit IP dan PJB di Jawa-Bali hanya sekitar 3.000 MW (atau 10% saja) itupun karena fungsi “peak load” (beban puncak) seperti PLTA Cirata, PLTA Saguling dst, serta fungsi stabilitas “frekuensi” (agar tidak kedip ) seperti PLTGU Muara Tawar, PLTGU Cilegon.

Sementara secara fakta DIRUT PLN Dahlan Iskan telah menjual Ritail PLN mulai 2010 baik dengan penerapan “token” maupun “whole sale market” ke Taipan 9Naga maupun Vendor dengan pengerahan tenaga alih daya atau Outsourcing (OS). Ada juga dibentuk Anak Perusahaan PLN bernama HPI guna menangani permasalahan Ritail.

Dalam konsep PSRP selanjutnya, untuk Jawa-Bali kedepan harus terjadi “Unbundling Vertikal” mulai dari sisi Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Ritail yang setiap sessi nya di operasikan oleh Badan Usaha yang berbeda beda.

PLN KORBAN HUTANG LN (MENJELANG BUBAR) !

Saat ini PLN Kawasan Jawa-Bali, pembangkitnya 90% sudah Aseng/Asing. Sementara jaringan Ritail sudah dikuasai Taipan 9Naga (dengan pengerahan Vendor dan Tenaga Alih Daya/OS). PLN Jawa-Bali saat ini hanya menguasai Transmisi dan Unit P3B (Pusat Pengatur dan Penyalur Beban).

Saat ini sebenarnya PLN P3B sudah berfungsi sebagai pelaksana MBMS, namun hanya berpatokan pada Kepmen ESDM No 1/2015, sehingga ekses lonjakan harga listrik nya masih di “back up” Pemerintah berupa Subsidi listrik. Namun bila UU PWS (“Power Wheeling System”) nya sudah terbit, sementara program HSH (Holding Subholding) nya sudah di IPO kan, maka Jawa-Bali secara resmi akan diterapkan “Listrik Liberal” yaitu kelistrikan semua ditangani oleh swasta dengan pencabutan Subsidi listrik secara total.

Selanjutnya Operasional pembangkit oleh Aseng/Asing, Transmisi disewa Kartel Listrik Swasta, P3B menjadi Lembaga Independent yang berfungsi sebagai “Power Purchase Pool” (Pengatur System dan Pengatur Pasar), Ritail (ex PLN Cabang) di operasikan oleh Taipan 9Naga.

Tagihan listrik tidak system TDL lagi tapi dilakukan secara “Pasar Bebas” dengan harga ditetapkan oleh pihak pedagang Ritail. Prakteknya pihak Ritail akan pasarkan harga sesuka nya karena tidak ada saingan pedagang listrik lain di kawasan nya. Karena itulah sebagaimana terjadi di Philipina mulai 2006 tarip listrik menjadi sangat mahal yaitu melonjak menjadi minimal 5 (lima) kali lipat dan saat beban puncak (antara jam 17.00 – 23.00) bisa “melejit” 11 x lipat tarip normal !

Bagi masyarakat/konsumen yang tidak mampu langganan listrik (seperti di Philipina) maka akan berpindah ke lilin, sentir, teplok, gembreng, petromax atau kembali ke jaman Penjajahan lagi !

ITULAH AKIBAT HUTANG LUAR NEGERI YG TERJADI DI KAMERUN (1999) DAN PHILIPINA (2006).

MAKANYA JANGAN ANGGAP “ENTENG” HUTANG LN !!

MAGELANG, 23 AGUSTUS 2023.

*)Koordinator INVEST.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*